Merdeka.com - Kementerian Keuangan menyatakan dana untuk program Beasiswa Presiden Republik Indonesia (Indonesian Presidential Scholarship) tak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014. Dana Rp 15,6 triliun yang bisa dimanfaatkan program beasiswa anyar ini telah masuk dalam skema APBN sejak 2011 hingga 2013.

Sekretaris Jenderal Kemenkeu Ki Agus Badaruddin menjamin program yang dicetuskan pertama kali oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini transparan dan akuntabel. Ini juga bukan beasiswa yang sepenuhnya baru.

Sumber anggaran beasiswa ini sebetulnya sama saja seperti program dana abadi pendidikan (endowment fund) yang selama ini dikelola Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan.

"Secara akumulatif dana untuk beasiswa presiden itu sudah ada di APBN yang lalu. Bedanya sekarang tidak ada di pos anggaran APBN 2014, tetapi nanti adanya di neraca," ujarnya kepada merdeka.com, Kamis (3/4).

Dana abadi pendidikan dimunculkan pertama kali pada 2012, dengan tiga dewan penyantun, yakni Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Agama. Sumber dananya diambil dari sebagian 20 persen anggaran pendidikan di APBN. Uang rakyat itu lantas dikelola LPDP ke beberapa instrumen yang menghasilkan imbal hasil (yield), semisal Surat Utang Negara. 

Badaruddin mengatakan, nominal Rp 15,6 triliun itu adalah imbal hasil dari aktivitas penanaman modal yang dilakukan LPDP dua tahun terakhir. Statusnya adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

"Jadi bukan kita menganggarkan lagi Rp 15,6 triliun khusus untuk tahun ini, tapi itu hasil olahan yield yang digunakan Kemenkeu diantaranya untuk membiayai beasiswa presiden," kata Badarudin.

Nama program rutin LPDP selama ini adalah Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI). Tahun lalu, beasiswa itu mendanai kuliah 1.555 mahasiswa S2 dan S3 Indonesia yang diterima di 50 universitas ternama dunia. Untuk tahun ini, LPDP menganggarkan Rp 500 miliar buat BPI, maupun penerima Beasiswa Presiden yang baru saja diluncurkan.

Beasiswa presiden ini sempat dipertanyakan, salah satunya oleh Indonesian Corruption Watch, lantaran diumumkan menjelang pemilihan umum legislatif. Dalam acara peluncuran beasiswa presiden kemarin (2/4), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh menjamin tak ada muatan politis apapun dari beasiswa ini.

Alasannya, butuh persiapan sehingga program yang awalnya akan diumumkan ke publik pada Februari lalu, mundur sebulan lebih sedikit. "Karena harus dipersiapkan dengan matang semuanya maka baru sekarang (dilansir)," kata Nuh.

LPDP sendiri adalah lembaga yang diharapkan pemerintah bisa mempercepat jumlah lulusan S2 dan S3 di Indonesia. Dana abadi pendidikan yang mereka kelola sanggup menanggung biaya bulanan penerima beasiswa, pendanaan riset, hingga dana cadangan untuk rehabilitasi fasilitas pendidikan.

Sejak dibuka pada pertengahan Maret 2013, total pendaftar untuk program yang ditawarkan LPDP mencapai 8.924 orang, sementara yang melengkapi dokumen dan diterima sebanyak 1.957 orang.

Program studi teknik memiliki minat terbesar dan paling banyak dipilih pelamar hingga 20 persen, diikuti sains 17 persen, akuntansi 11 persen, sosial keagamaan 9 persen, disusul pertanian serta kedokteran masing-masing 7 persen.