Merdeka.com - Produk ramah lingkungan yang dihasilkan industri kecil dan menengah di dalam negeri ternyata lebih bisa diterima dan laris manis di negara lain. Salah satunya produk vertical drain atau fiber drain yang dihasilkan PT. Ekko Hejo.

Selama ini hasil produksi mereka dipasarkan ke Jepang dan China. Produk yang berbahan serat tanaman dan serabut kelapa ini dikirim ke Jepang dan China lantaran minimnya dukungan pemerintah dan konsumen dalam negeri.

"Dukungan pemerintah untuk menggunakan produk dalam negeri kurang, terutama dukungan untuk menggunakan produk-produk barang ramah lingkungan, kan di sini saingan plastik dari luar," ujar Presiden Direktur PT. Ekko Hejo, Mohamad Noer kepada merdeka.com di Pekan Produk Kreatif Indonesia, Jakarta, Minggu (1/12).

Dia menjelaskan, produk fiber drain lebih laku di Jepang karena di negara tersebut tidak menggunakan bahan-bahan dari plastik. Hasil produksinya itu digunakan oleh kontraktor bangunan properti, peti kemas, universitas dan instansi Pekerjaan Umum Jepang.

"Fiberdrain kita diorder oleh Armano Corporation kemudian mereka membentuk paguyuban fiber drain yang didistribusikan ke 4 kontraktor, 40 perguruan tinggi dan instansi PU jepang. Bahkan Produk kita sudah ada seritifikat di sana," jelasnya.

Dia menuturkan, bahan baku produksinya diperoleh dari dalam negeri. Tepatnya di Pangandaran dan Banten. Harga bahan baku fiber drain sekitar USD 40 sen per meter.

Noer menuturkan, pameran-pameran yang digelar di dalam negeri turut membantu memasarkan produknya. Dari trade expo Oktober lalu, pihaknya dapat menarik konsumen dari China yang memesan produknya berupa coco fiber seharga USD 300-350 per ton.

Coco fiber (serat serabut kelapa) dipesan untuk lapisan springbed dan jok mobil. "Mereka mintanya banyak, kemampuan kita baru dua minggu itu 2 kontainer itu 17 ton per kontainer," katanya.

Walaupun prospeknya cukup cerah, namun pihaknya kesulitan dalam hal pendanaan. Selama ini, dia mengaku tidak berani melakukan pinjaman ke bank lantaran suku bunga yang memberatkan yakni sebesar 20 persen. Sedangkan bantuan pemerintah melalui Kementerian perindustrian hanya berupa restrukturisasi mesin.

"Pola restrukturisasi mesin, kita beli mesin ditanggung 25 persen oleh kemenperin. Sekarang kita enggak butuh mesin," katanya.