Merdeka.com - Presiden Joko Widodo menargetkan seluruh sertifikat tanah di Indonesia selesai dibagikan kepada masyarakat pemilik tanah pada 2025. Presiden Jokowi memastikan, pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) akan terus mengupayakan hal tersebut.

"Target saya pada 2025 harus rampung urusan sertifikat, artinya lagi pegawai BPN (Badan Pertanahan Nasional) tidak tidur, pokoknya saya kejar terus saya ikuti prosesnya," ujar Presiden Jokowi seperti dikutip Antara di lapangan Masjid Raya Mujahidin Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (28/12).

Presiden Joko Widodo telah membagikan 110.394 sertifikat untuk lahan di Kalimantan Barat. Pada saat yang bersamaan, ada 6 menteri Kabinet Kerja yang membagikan sertifikat di 6 provinsi lain yaitu di Jawa Timur dibagikan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sekitar 469.000 sertifikat, di Makassar oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman sebanyak 90.543 sertifikat.

Selanjutnya Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri sebanyak 63.926 sertifikat, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur membagikan 82.121 sertifikat di Jambi, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar membagikan 122 sertifikat di Lampung dan 140.335 sertifikat dibagikan oleh Menteri BUMN Rini Soemarno di Palembang.

"Sebelumnya saya minta sertifikatnya diangkat semua yang di Kalbar, Sulteng, Sulsel, Jatim, Lampung, Jambi, Sumsel diangkat semuanya mau saya hitung. Jangan turun dulu di seluruh Indonesia mau saya hitung," tutur Presiden Jokowi.

Ada total 1,08 juta sertifikat yang dibagikan dari seluruhnya 4,2 juta sertifikat yang dibagikan sepanjang 2017 dari target 5 juta sertifikat. "Target kita 5 juta yang dibagikan tahun ini, tahun depan 7 juta, tahun 2019 target kita 9 juta, pokoknya pegawai BPN, kanwil BPN tidak tidur, tidak tahu berapa tahun," ungkapnya.

Presiden Jokowi bahkan mengaku sudah mengangkat ribuan juru ukur baru untuk mempercepat proses sertifikasi tanah. Hingga kini, pemerintah telah menambah 4.600 juru ukur untuk melakukan pengukuran terhadap tanah yang dimiliki masyarakat.

"Katanya Pak Menteri ke saya, Pak juru ukurnya kurang Pak. Sudah dicari, sudah berapa pak? Sudah tambah 4.600 juru ukur. Kalau kurang tambah lagi tidak ada alasan rakyat tidak pegang sertifikat," tegasnya.