Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2020 kepada kementerian, lembaga, dan daerah di Istana Negara, Jakarta. Selain menyerahkan DIPA, dia juga menyerahkan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun 2020.

"Tadi sudah diserahkan DIPA dana transfer daerah dan dana desa kepada saudara-saudara semua. Ada Rp909 triliun untuk kementerian/lembaga dan Rp556 triliun untuk transfer daerah," kata Jokowi, Kamis (14/11).

Dia berharap, pola pikir kementerian, lembaga, dan pemimpin daerah bisa berubah dan meninggalkan pola lama. Selain itu, dia juga ingin agar anggaran yang telah diberikan bisa digunakan untuk belanja modal.

"Tadi Bu Menkeu (Sri Mulyani Indrawati) sudah sampaikan, ketidakpastian ekonomi global, perlambatan pertumbuhan ekonomi hantui nyaris semua negara. Sehingga diharapkan fiskal kita, belanja APBN bisa trigger pertumbuhan ekonomi se-awal mungkin. Oleh sebab itu, segera setelah ini lelang, pelaksanaan Januari sudah dilakukan. Jangan nunggu-nunggu, sudah. Ini perintah," tegasnya.

Dia kembali menyinggung terhadap pelaksanaan e-Tendering Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah (LKPP) yang belum rampung. "Belanja secepat-cepatnya. Saya harapkan jangan sampai yang kemarin saya sampaikan, November masih ada Rp31 triliun dalam proses e-Tendering, ini konstruksi," jelasnya.

Utamakan Manfaat untuk Rakyat

Jokowi juga meminta agar kementerian, lembaga, dan daerah juga mengutamakan kepentingan rakyat. Bukan hanya mengejar realisasi penyerapan anggaran, namun juga harus bisa membawa manfaat untuk masyarakat.

"Menteri, kepala lembaga, gubernur, bupati, walikota, pastikan bukan hanya realisasi belanja yang habis, tapi dapat barangnya, dapat manfaatnya rakyat. Itu yang terpenting. Karena dulu bangga kalau realisasinya 99 persen atau 100 persen. Tapi rakyat dapat manfaat atau tidak dari belanja itu. Terpenting kita melihat barang berkualitas bagus, program bagus, dan rakyat rasakan manfaatnya," kata Jokowi.

Dia juga mengingatkan agar kementerian, lembaga, dan daerah bisa bekerja secara tim dan menghilangkan ego sektoral.

"Ini kerja tim besar negara. Dalam rangka membawa kita pada sebuah tujuan nasional, agenda besar negara ini. Jangan sampai ada lagi ego sektoral, ego institusi, ego daerah. Tidak. Ini kerja tim. Sehingga hasilnya akan kelihatan," tandasnya.