Presiden Jokowi, jangan buang tenaga pindahkan Ibu Kota

Merdeka.com - Rencana Pemerintahan Jokowi - JK memindahkan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan menuai kritikan. Wacana ini dinilai terlalu jauh dan hanya membuang tenaga.

Pengamat Kebijakan Publik, Danang Parikesit menilai upaya pemerintah memindahkan ibu kota Jakarta tidaklah mudah, setidaknya diperlukan perencanaan serta persiapan yang sangat matang.

"Mungkin yang dilakukan oleh negara lain seperti Afrika Selatan sekitar 15 - 20 tahun, sehingga konsep ibu kota tersebut memiliki tata ruang yang jelas," ujarnya ketika dihubungi merdeka.com, Jakarta, Selasa (7/4).

Menurut Danang, Pemerintahan Jokowi sebaiknya fokus pada program pembangunan infrastruktur jangka menengah yang digagas untuk lima tahun mendatang. "Menggagas ibu kota tidak menjadi masalah, tapi ini memang program ini kan jangka panjang, tapi sebaiknya jangan dilakukan periode pemerintah sekarang ini," jelas dia.

Danang meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk tidak membuang tenaga dengan kembali merencanakan pemindahan ibu kota Indonesia. Jika pemerintah tetap ngotot, Danang memprediksi ini hanya akan membuang waktu dan menelantarkan pembangunan infrastruktur lainnya.

"Pemerintah juga memiliki target besar bukan hanya pemindahan ibu kota ini, nanti yang akan terbebani akan habis energi pemerintah untuk memikirkannya," ungkapnya.

Di samping itu menurutnya ada dua persiapan yang harus dilakukan pemerintah untuk mewujudkan pemindahan ibu kota tersebut. Pertama, pemerintah harus mempersiapkan visi negara untuk menyusun sebuah kota. "Pemerintah maunya seperti apa ibu kotanya, karena selama ini Jakarta multiragam, perlu dukungan infrastruktur yang baik termasuk soal transportasi dan perumahan karena kan mau menciptakan kota baru," papar dia.

Kedua, soal anggaran untuk memindahkan ibu kota Jakarta. Pastinya membutuhkan biaya yang tak sedikit, karena selama ini belum ada hitung-hitungan untuk alokasi pemindahan ibu kota. "Alokasi anggaran juga belum dipikirkan, selain itu bukan berarti jika ibu kota dipindahkan akan bebas dan macet," katanya.

Pengamat Ekonomi, Hendri Saparini juga berpendapat sama. Dia menyarankan agar pemerintah Jokowi -JK fokus pada program pembangunan infrastruktur dalam lima tahun mendatang. Pasalnya, wacana pemindahan Ibu Kota ini sifatnya jangka panjang.

"Lebih baik pemerintah memprioritaskan program pembangunan infrastruktur lima tahun ke depan saja, sementara pemindahan Ibu Kota ini membutuhkan waktu tidak hanya sekedar memindahkan," ujarnya ketika dihubungi merdeka.com, Jakarta, Selasa (7/4).

Bahkan menurutnya sampai saat ini belum ada kajian dari pihak manapun untuk berani merealisasikan wacana tersebut. Hendri mengatakan selain membutuhkan waktu juga diperlukan persiapan yang matang serta juga dukungan dari pihak manapun.

"Kita juga harus melihat daya dukungan seperti apa, sementara ini juga belum ada pernah ada kajian baik dukungan, persiapan bahkan anggaran yang siap mewujudkan wacana tersebut," jelas dia.

Wacana pemindahan Ibu Kota memerlukan dana yang tidak sedikit, namun yang harus difokuskan pemerintah juga adalah soal apakah pemindahan Ibu Kota tersebut sebagai pusat administrasi atau sekedar bisnis saja atau keduanya.

Wacana pemindahan ibu kota ini bukan pertama kalinya. Sejak era pemerintahan Presiden Sukarno, telah diwacanakan pada 1957 bahwa Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, sebagai tempat perpindahan ibu kota negara dari Jakarta.

Terakhir pada 2013 silam, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah menyampaikan dan mengkaji pemindahan ibu kota. Namun dari hasil kajian SBY kala itu cenderung mempertahankan Jakarta sebagai pusat ekonomi dan perdagangan serta bidang lainnya di Jakarta tetapi ibu kota negara pindah dari Jakarta ke tempat lain.

Namun, Yudhoyono menyerahkan kepada penggantinya untuk memikirkan dan memutuskan pemindahan ibu kota, dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, tidak ada solusi permanen untuk mengatasi permasalahan dan beban kota Jakarta, serta ada urgensi pemindahan ibu kota yang tidak bisa ditunda-tunda lagi. Selain itu biaya pemindahan ibu kota negara juga tidak sedikit, baik biaya politik, biaya ekonomi, biaya sosial, dan sebagainya.

Ketika Joko Widodo masih menjabat Gubernur DKI Jakarta, pada awal 2013 dia juga menyetujui pemindahan ibu kota dari Jakarta ke daerah lain namun harus memenuhi sejumlah syarat, antara lain bila Jakarta tak mampu lagi menanggung beban, misalnya dalam mengatasi banjir, kepadatan penduduk, kemacetan, atau transportasi publik.

Saat ini, Pemerintahan Jokowi menyebut dua kota di Kalimantan Tengah, yakni Sampit (ibu kota Kabupaten Kotawaringin Timur) dan Pangkalan Bun (ibu kota Kabupaten Kotawaringin Barat) sebagai wilayah yang cocok menjadi sasaran pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan. Alasannya adalah karena jaraknya yang lebih dekat dari Pulau Jawa sehingga tidak akan sulit untuk menjaga kesinambungan.