Merdeka.com - Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi jilid ke-16 yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Tujuannya, untuk meningkatkan standar pelayanan perizinan berusaha yang efisien, mudah dan terintegrasi tanpa mengabaikan tata kelola pemerintahan yang baik.

Paket kebijakan tersebut lebih dikenal dengan penerapan sistem perizinan terintegrasi (single submission). Penerapan single submission tersebut akan memberikan kepastian waktu bagi pengusaha dan penghematan biaya dalam proses perizinan.

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly mengatakan, pemerintah akan terus mempercepat pembahasan Perpres kebijakan single submission supaya dapat diterapkan pada April 2018. Nantinya, pemerintah daerah akan digandeng agar ikut serta menyukseskan kebijakan tersebut.

"Presiden mau April 2018 selesai. Jadi perizinan berusaha dengan single submission harus diwujudkan segera. Kami khawatirkan daerah kan banyak yang masih belum," ujar Yasonna saat ditemui di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (3/11).

Yasonna mengatakan pemerintah sedang mengkaji pemberian apresiasi (reward) dan hukuman (punishment) kepada daerah. Daerah yang tidak patuh, nantinya akan diberikan punishment, sementara daerah yang memiliki kinerja perizinan yang baik akan diberikan reward.

"Kami harapkan sistem reward dan punishment dapat mendorong daerah ikut serta. Daerah yang tidak comply, insentif akan dipotong. Jadi kalau gak begitu, nanti di daerah masih macet macet terus," jelasnya.

Yasonna menambahkan, penerapan single submission akan menggandeng seluruh daerah di Indonesia. Sehingga ke depan, kemudahan berusaha di Indonesia terus meningkat. "Daerah mana saja. Yang sudah siap kan yang besar besar seperti Jakarta Surabaya tapi di daerah kan masih ada yang masalah. Ada yang 3 tahun enggak selesai selesai," jelasnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan pemerintah sedang membentuk satuan tugas (satgas) untuk menerapkan kebijakan single submisson. Satgas tersebut nantinya akan terdiri dari Kementerian teknis dan dipimpin oleh Manteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution.

"Nanti kita buat satgas, nanti kan dari timeline di bawah Menko Perekonomian. Nanti di bawah Menteri Perekonomian, ada menteri yang lain termasuk Menteri Keuangan. Menteri keuangan lebih banyak kepada ada pemberian insentif fiskal, pajak bea masuk dan sebagainya," tandasnya.