Merdeka.com - Salah satu topik yang dibahas dalam rapat terbatas bidang ekonomi di Istana Negara, sore tadi adalah kemudahan dunia usaha mengurus perizinan. Khususnya bagi usaha kecil menengah, termasuk di dalamnya pedagang kaki lima.

Menko bidang Perekonomian Chairul Tanjung mengatakan, presiden akan segera mengeluarkan payung hukum terkait dengan izin untuk usaha mikro dan kecil.

Dengan mengantongi izin, pelaku usaha kecil menengah bakal mendapat fasilitas dari pemerintah yakni program pembinaan.

"Maksud dari izin satu lembar usaha mikro dan kecil ini adalah agar usaha mikro dan kecil memiliki kepastian hukum dalam berusaha. Perizinan bersifat insentif atau apabila si pengusaha mikro dan kecil memiliki izin ini, maka dia akan mendapatkan banyak fasilitas yang diberikan oleh pemerintah," ujar Chairul Tanjung di Istana Negara, Kamis (11/9).

Pemerintah juga menjamin kelangsungan bisnis pelaku UMKM. "Dengan izin itu, tempat usaha UMKM tidak akan diganggu. Artinya pelaku UMKM tidak akan dirazia dan tidak diusir-usir," tegasnya.

Kemudahan lain, dengan izin tersebut pelaku UMKM mempermudah akses ke perbankan yang selama ini kerap dikeluhkan. pemerintah juga menjanjikan pelaku UMKM akan lebih mudah memperoleh kredit usaha rakyat (KUR) setelah kemudahan akses perbankan.

Pelaku usaha UMKM tidak perlu mengeluarkan kocek untuk mengurus izin usaha ini. "Seluruh biaya dibebankan pada APBN dan atau APBD. Tadi sudah disampaikan persetujuan bapak Presiden. Perpresnya atau kepresnya akan dikeluarkan," ucapnya.