Merdeka.com - Pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) diharapkan lebih banyak menyinggung soal program dasar masyarakat, terutama kesehatan. Kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla dianggap belum banyak memaparkan visi terkait pendanaan dan perluasan fungsi Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) yang sudah beroperasi sejak awal 2014.

Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Prof. Hasbullah Thabran mendesak pasangan capres dan cawapres harus lebih memperhatikan masalah kesehatan. Karena isu itu pilar penting bagi kesejahteraan masyarakat.

"Visi misi kedua capres dan cawapres belum begitu banyak menyinggung masalah kesehatan. Selain minim juga tidak ada inovasi baru yang disampaikan," ujarnya dalam diskusi di Jakarta, Minggu (15/6), seperti dikutip dari Antara.

Saat ini, pasangan Jokowi-JK yang banyak menyinggung program perlindungan kesehatan masyarakat. Calon disokong Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu bahkan ingin membuat tandingan BPJS, disebut Kartu Indonesia Sehat (KIS). Itu perluasan dari program Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang sudah diimplementasikan Jokowi sejak menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2012.

Thabrany yang juga merupakan Ketua Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat UI menilai gagasan menyempurnakan BPJS wajib diperjelas. Bila memang ada kubu pasangan capres-cawapres ingin memberi alternatif skema jaminan sosial lainnya, maka itu harus serius digulirkan.

"Visi misi pasangan capres dan cawapres tersebut perlu lebih dikerucutkan lagi, karena untuk masalah kesehatan perlu langkah yang benar-benar menyeluruh. Program BPJS sudah baik namun alangkah lebih baik jika ada inovasi baru yang ditawarkan," urai Hasbullah.

Isu lain perlu diperhatikan dua pasangan capres yang berlaga 19 Juli mendatang, menurut Hasbullah, terkait belanja kesehatan dalam APBN. Tahun lalu, pengeluaran pemerintah untuk kesehatan cuma 3 persen dari Produk Domestik Bruto.

Hingga 10 Juni 2014, BPJS Kesehatan (perluasan layanan dari yang dulu dilakukan PT Askes) telah memiliki 123 juta peserta di seluruh Indonesia. Dua juta orang di antaranya merupakan peserta BPJS mandiri. 

Jika dibanding data per Februari 2014, jumlah peserta BPJS yang membayar iuran sendiri saat ini meningkat 5 persen atau sekitar 6 juta jiwa.

Di sisi lain, Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan mencapai 86 juta orang. Mereka adalah fakir miskin, dan warga tak mampu lain yang selama ini ditanggung jamkesda di beberapa provinsi. Negara tahun ini menyediakan Rp 19 triliun untuk menanggung peserta BPJS dari golongan miskin.