Merdeka.com - Industri penerbangan berharap pemerintahan yang baru memperhatikan transportasi udara untuk menghadapi open sky atau masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Sebab, perdagangan bebas Asia Tenggara, mengharuskan setiap pelaku usaha bisa bersaing dengan sehat.

"Harapan kita, competitive platform yang kita rasakan di Indonesia paling tidak harus sama dengan negara tetangga," ujar Direktur utama Citilink, Arief Wibowo di Kantornya, Jumat malam, (4/7).

Ada beberapa kendala yang dihadapi oleh industri penerbangan. Pertama, masih menghadapi biaya bahan bakar atau avtur pesawat yang tinggi dibanding negara ASEAN. Contonya, tahun lalu perbedaan harga avtur di Singapura USD 71 sen per liter,  dan jakarta USD 78 sen per liter, sedangkan di Papua USD 103 sen. "Itu sesuatu yang membebani kita dalam rangka open sky. Jadi itu ada beberapa faktor."

Kedua, menghadapi bea masuk yang tetap diterapkan kepada maskapai nasional. Arief mengaku telah menghadap ke Direktur Jenderal Perindustrian mengenai keringanan tarif bea masuk. 

Padahal, selama ini industri penerbangan memiliki peran dapat membantu pertumbuhan perekonomian berbasis angkutan udara. Bea masuk ditetapkan karena ada kepentingan untuk melindungi industri penerbangan domestik yakni PT DI. "Jadi memang kalau toh bersaing dengan sudah siap menggunakan produk dalam negeri juga enggak apa-apa," katanya.

Tetapi, tidak semua komponen pesawat bisa dibuat di dalam negeri. Bahkan, dalam membuat komponen penerbangan prosesnya panjang, dan pelaku usaha maskapai tidak dapat menunggu itu. "Disitulah peran pemerintah."

Kemudian, ketiga menghadapi keterbatasan hal yang terkait dengan infrastruktur yang ada di Indonesia. Apalagi, airlines harus diatur tarif batas dalam rangka mempertimbangkan inflasi yang menjadi salah satu pertimbangan dari Kemenhub.

"Tetapi sama juga kalau ada biaya-biaya yang naik di infrastruktur itu harus ada peran pemerintah di sana dan harus ada regulasi khususnya yang monopolistis," katanya.

Dia berharap pemerintah dapat memberikan bantuan serta kemudahan bagi dunia penerbangan. Hal ini terutama terkait dengan related cost industri penerbangan. Harus ada kejelasan dari Kemenhub terkait batas atas yang saat ini sudah dievaluasi lagi. Meskipun sudah ada cosy coverage atau cost recharge yang ditetapkan pemerintah.

"Dunia airlines ini yang utama maskapai nasional kita bersaing bebas, tetapi menghadapi natural monopolitics, karena provider avtur saja. Semua bandara saja menaikkan ratenya, kemudian di satu sisi batas atas cost coverage 60 per jam, kenaikan PSI, naik 150 menjadi 2000. Domestik juga mau naik lagi, airnav juga mau naik lagi," jelasnya.