Merdeka.com - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengaku sedang melakukan audit terhadap penyelenggaraan ibadah haji pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama. PPATK mensinyalir terdapat pengelolaan yang tidak transparan dan akuntabel.

Ketua PPATK Muhammad Yusuf mengatakan dana penyelenggaraan haji yang dikumpulkan dari ongkos naik haji (ONH) jamaah sejak 2004 sampai 2011 mencapai Rp 80 triliun. Dana tersebut memiliki bunga sebesar Rp 2,3 triliun.

"Ibadah haji kita lihat ada pengelolaan tidak transparan," ujarnya saat jumpa pers di kantornya, Jakarta, Rabu (2/1).

Dia mengatakan apabila bunga itu digunakan untuk membeli apartemen di Saudi Arabia, maka permasalahan proses ibadah haji yang selama ini dapat ditekan. "Kalau ini dibeli apartemen atau apa pun di Saudi Arabia, Mekkah, tidak mungkin jamaah kita susah," katanya.

PPATK juga mengendus adanya penyelewengan dalam proses penukaran valuta asing oleh Kementerian Agama. Terdapat oknum yang diperintahkan Kemenag untuk membeli valas dalam jumlah besar.

"Kenapa kok orang ini terus. Terus waktu beli valasnya kapan? Jangan-jangan beli valasnya lebih murah. Kan ada seperti itu," katanya. Selain itu, dana penyelenggaraan haji disinyalir juga digunakan untuk merehabilitasi kantor dan membeli kendaraan operasional kementerian.

"Selisih satu persen, misalnya, di bank X, tujuh persen, nah bisa dibayangkan. Kita ingin ada standarisasi kenapa pilih bank X bukan Y. Ada transparansi penggunaan, baik valas, uang saku jamaah, biaya catering, pesawat, supaya jelas. Kita tidak tahu mana catering," katanya.