PPA Bakal Kelola Kredit Macet Perbankan BUMN di 2020
Merdeka.com - PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) berencana memperkuat investasi dan menambah pengelolaan Non Performing Loan (NPL) bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) pada 2020 mendatang. Rencana tersebut akan memperkuat peran PPA sebagai satu-satunya BUMN yang diberikan amanah untuk mengupayakan penyehatan BUMN serta membantu presistemik penyehatan perbankan.
Direktur Utama PPA, Iman Rachman, mengatakan setidaknya PPA akan mengelola NPL dari Bank Mandiri, BNI dan BRI. Hanya saja, saat ini yang sudah menemui titik terang adalah pengelolaan NPL dari Bank Mandiri dan BNI.
"Jadi kita akan menjadi perusahaan presistemik. Jadi sebelum ke LPS kita akan membantu perbankan memperbaiki angka NPL nya," kata dia saat diskusi dengan media di Bandung, Kamis (14/11).
Dia menegaskan, dengan diambil alihnya pengelolaan NPL perbankan ini, bukan berarti angka NPL perbankan tinggi. Diklaimnya, saat ini NPL bank-bank Himbara sudah cukup baik.
"Jadi tidak ada urusannya NPL bank itu gimana, tapi memang kita hidupnya dari bisnis urusin NPL. Dengan begitu kita juga membantu menstabilkan ekonomi negara ini," tegas dia.
Jajakin Pengelolaan Kredit Macet Bank Swasta
Tidak hanya bank Himbara, Iman mengaku saat ini juga sudah melakukan pembicaraan dengan dua bank swasta. Hanya saja pihaknya belum bisa membeberkan nama bank tersebut. "Jadi kita sedang proses, ada lima bank yang akan kita kelola NPL-nya," tegas dia.
Dipilihnya bank-bank BUKU IV sebagai perusahaan yang akan diambil alih NPL-nya dikarenakan kapasitas dan pendapatan yang diperoleh PPA lebih besar jika dibandingkan mengambil alih NPL bank yang lebih kecil.
Menurut Iman, penguatan kegiatan investasi dan pengelolaan NPL Himbara mengarah pada cita-cita PPA ke depan menjadi National Asset Management Company (NAMC) dengan presistemik penyehatan perbankan, agen restrukturisasi dan revitalisasi BUMN dan pengelolaan distressed aset BUMN. Dengan begitu, diyakini bisa menjadikan PPA sebagai simpul sinergi BUMN.
"Sesuai dengan visi PPA yaitu menjadi perusahaan investasi terkemuka dan mitra terpercaya dalam restrukturisasi korporasi," ujar dia.
Saat ini, ditambahkan Iman, Indonesia belum memiliki perusahaan presistemik. Namun beberapa negara di dunia sudah mempunyai perusahaan yang berbisnis di sektor ini. "Korea dan China itu sudah lebih dulu punya NAMC sejak lama," tegas dia.
Reporter: Ilyas Istianur Praditya
Sumber: Liputan6
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bawaslu Pastikan Jerat Pidana Paslon Ucapkan Hinaan, TKN: Sama Sekali Tak Singgung Pak Prabowo
Ancaman pidana itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu)
Baca SelengkapnyaPengusaha Minta Prabowo-Gibran Evaluasi Kenaikan PPN 12 Persen, Ini Dia Alasannya
Pengusaha meminta pemerintah bisa mengerti beberapa kelompok usaha yang tidak mampu mengantisipasi.
Baca SelengkapnyaKondisi Perusahaan Membaik, PTPN I Bayar Santunan Hari Tua Rp550 Miliar ke Pensiunan
Sejak tahun 2019, Kinerja PTPN Group termasuk Regional 1 PTPN I (Eks PTPN II) menunjukan peningkatan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Daftar Lengkap Pengurus PBNU yang Dinonaktifkan Karena jadi Caleg dan Timses Capres-Cawapres
PBNU menonaktifkan fungsionaris pengurus yang menjadi Caleg dan Timses Capres-Cawapres
Baca SelengkapnyaPengusaha: Pilpres 2024 Satu Putaran Lebih Baik, Hemat Anggaran Pemerintah
Shinta Kamdani menyebut para pengusaha tidak masalah dengan pemilu yang akan dilaksanakan satu putaran maupun dua putaran.
Baca SelengkapnyaMenPAN Anas: Kenaikan Gaji PNS 8 Persen Cair Bulan Ini, Tak Dirapel ke Februari
KemenPAN-RB tengah menunggu proses terbitnya PP di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Baca SelengkapnyaPengusaha Soal Penundaan Pajak Hiburan: Hanya Sementara, Bukan Solusi
Pengusaha menyebut, penundaan pajak hiburan yang diserukan Luhut Panjaitan hanya sementara.
Baca SelengkapnyaMenteri ATR/Kepala BPN Lantik 10 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
Adapun kegiatan pelantikan ini diawali dengan pengucapan sumpah dan janji jabatan
Baca SelengkapnyaBeredar Isu Dana Proyek Strategis Nasional Masuk Kantong PNS dan Politisi, Pemerintah Beri Penjelasan Begini
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan indikasi praktik korupsi yang terjadi di lingkup Proyek Strategis Nasional (PSN).
Baca Selengkapnya