Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati melaporkan bahwa pemerintah berhasil mengumpulkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sepanjang tahun 2022 sebesar Rp588,3 triliun.

Dari jumlah tersebut sebanyak Rp29,6 triliun berasal dari 5 layanan utama PNPB kementerian/lembaga. Mereka adalah Kepolisian RI (Polri), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Kementerian ATR/BPN hingga Kementerian Kesehatan.

"Kinerja yang baik kalau kita lihat beberapa K/L yang mengelola PNBP sangat menonjol," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa, Jakarta, Selasa (3/1).

Sepanjang tahun 2022, Polri menyumbang PNBP sebesar Rp9,4 triliun. Sumbernya berasal dari layanan Polri yaitu penerbitan SIM, STNK, BPKB, TNKB dan NRKB.

Penerimaan tersebut lebih tinggi dari penerimaan tahun 2021 sebesar Rp8,8 triliun dan tahun 2020 sebesar Rp7,7 triliun. Kinerja positif ini merupakan dampak kenaikan dari penjualan bermotor roda dua dan empat pada tahun lalu.

Kementerian Perhubungan menyumbang PNBP sebesar Rp7,3 triliun tahun ini. Meningkat dari sumbangannya tahun 2021 sebesar Rp6,7 triliun dan Rp6,5 triliun di tahun 2020.

Peningkatan PNBP Kemenhub terbesar berasal dari pendapatan konsesi bidang transportasi karena adanya pembayaran piutang konsesi kebandarudaraan. Termasuk peningkatan pendapatan jasa navigasi penerbangan dan jasa kepelabuhan.

Selain itu, Kementerian Hukum dan HAM tahun ini menyumbang Rp6,6 triliun. Naik hingga 106,3 persen (yoy) dari Rp3,2 triliun, terutama dari pendapatan pelayanan dan administrasi hukum.

Pelayanan dan administrasi hukum oleh Kemenkumham antara lain pendapatan paspor, visa dan re-entry permit seiring normalisasi ibadah haji, umroh serta tidak adanya pembatasan kunjungan pada beberapa negara.

Untuk Kementerian ATR/BPN sepanjang tahun lalu menyumbang PNBP K/L sebesar Rp2,6 triliun. Naik 18,2 persen (yoy) dari Rp2,2 triliun terutama dari pendapatan pelayanan pertanahan berbasis elektronik.

Terakhir, layanan Kemenkes sepanjang 2022 telah menyumbang PNBP K/L sebesar Rp3,7 triliun yang mampu naik mencapai 468,1 persen (yoy) dari Rp0,7 triliun utamanya dari pendapatan layanan kesehatan dan fasilitas kesehatan.

"Kemenkes terutama layanan kesehatan selama ini naik akibat pandemi Covid-19," ujar Sri Mulyani.