Merdeka.com - Politikus PDIP Effendi Simbolon meminta Komisi I DPR RI memanggil Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsuddin terkait kasus pencatutan nama Presiden Joko Widodo oleh Ketua DPR Setya Novanto. Pemanggilan ini untuk meminta penjelasan mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) tersebut soal rekaman percakapannya dengan Setya Novanto.

"Saya berharap Komisi 1 memanggil Maroef (Sjamsoedin), Senin ini misalnya, langsung tanya saja. Selaku mantan Wakil Kepala BIN," ujar Efendi dalam sebuah diskusi di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (22/11).

Effendi menyebutkan, DPR hanya perlu mengajukan dua pertanyaan kepada Maroef yaitu soal jaringan BIN dan latar belakang adanya rekaman tersebut.

"Dua pertanyaan itu saja. Ada yang mengatakan 'Oh ini atas suruhan dari Moffet (James R Moffet)', wah lebih parah lagi, kalau itu yang terjadi kita tuntut," kata Effendi.

Effendi yakin tuntutan tersebut membuat saham perusahaan asal Amerika Serikat anjlok di bursa saham internasional.

"Malah mungkin bisa dinyatakan suspend dia karena dia melakukan sudah tindakan yang kriminal. Apalagi hal-hal yang menyangkut negara," tegas dia.

Terlepas dari itu, Effendi menilai saat ini merupakan momentum yang tepat untuk pemerintah menguasai 51 persen saham PTFI. Sayangnya, lanjut dia, pemerintah selalu berdalih tidak punya dana untuk membeli saham PTFI.

"Kita menjadi pengendali bisa bilang bikin smelter di Papua bukan di Gresik, bisa menekan transfer pricing. Kalau memang kita ingin aman kembali saja, ini ranah pemerintah tinggal konsepnya kita persyaratkan ini, divestasi 51 persen tidak melalui bursa saham, bangun smelter," tutup Effendi.