Merdeka.com - Bahan bakar menjadi sebuah komoditi penting bagi suatu negara. Bahkan bisa dibilang, bahan bakar adalah salah satu nyawa dalam keberlangsungan bangsa. Jika tak ada bahan bakar, maka putuslah semua kegiatan dan akhirnya lumpuh. Bahkan, Jerman pada waktu Perang Dunia kedua bersusah payah mengimpor minyak untuk mencukupi kebutuhan bahan bakar mobil perangnya. Di sisi lain, bahan bakar, terutama minyak, juga memantik perang yang luar biasa.

Di Indonesia yang terdiri dari banyak pulau, distribusi bahan bakar memang harus merata. Apalagi ini terkait dengan 'jatah' per daerah yang harus adil agar tidak terjadi konflik. Ditambah lagi bahan bakar yang didistribusikan adalah bahan bakar yang disubsidi sehingga menjadi murah. Namun keadilan itu amatlah mahal. Jika dituruti, pembukuan negara akan menjadi negatif. Pasalnya, subsidi untuk membiayai kekurangan operasional yang ditanggung pemerintah semakin membengkak.

Tahun ini pemerintah betul-betul ketat dalam mengawasi distribusi BBM. Hanya tersedia 40 juta kilo liter BBM bersubsidi yang akan dibagikan di seluruh Indonesia, tidak kurang dan tidak lebih. Apabila melebihi kuota yang ditetapkan maka pemerintah harus membayar ke Tim Pelaksana Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu (P3JBT) 2012 yaitu PT Pertamina, PT AKR, PT Petronas Niaga Indonesia dam PT Surya Parna Niaga (SPN), yang ditugasi untuk mendistribusikan BBM bersubsidi ke seluruh daerah di Indonesia. Sementara tahun ini pemerintah telah merogoh Rp 137,3 triliun atau 10 persen dari pendapatan negara untuk membiayai BBM bersubsidi.

Adapun Pertamina yang menjadi kepala Tim P3JBT yang mengoordinir pendistribusian BBM bersubsidi mendapat jatah sebanyak 39,8 juta kiloliter, distributor BBM swasta AKR Corporindo mendapat jatah 103.263 kiloliter, Petronas 20.440 kiloliter dan SPN 34.128 kiloliter. Namun, seiring pertumbuhan ekonomi yang meningkat di seluruh daerah Indonesia menjadi awal penyebab overkuota BBM bersubsidi dalam kuartal pertama 2012 ini. Ada faktor lain yang juga menjadi penyebab jebolnya kuota per 3 bulan ini karena adanya penyelundupan dan penyimpangan yang banyak terjadi di setiap daerah-daerah yang dekat dengan industri, pertambangan dan perkebunan. 

"Umumnya yang overkuota itu yang dekat dengan industri, perkebunan dan pertambangan. karena ada potensi yang ngalir kesana semua. Lalu, saya melihat adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi di daerah itu sehingga demandnya tinggi. Banyak yang beli sepeda motor, secara hukum mereka masih boleh pakai BBM subsidi karena banyaknya memakai BBM subsidi itu yang menyebabkan overkuota," kata Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi kepada merdeka.com di Jakarta, Selasa (29/5).

Dari data BPH Migas yang diterima merdeka.com tercatat kasus penyimpangan Bahan Bakar Minyak (BBM) dari bulan Januari-April 2012 sebanyak 218 kasus. Dari kasus-kasus tersebut pemerintah mengalami kerugian sebesar Rp 5,5 miliar dalam kurun waktu 4 bulan.

Kepala BPH Migas Andi Noorsaman Sommeng mengatakan pihaknya telah bekerjasama dengan BIN, TNI, POLRI, BAIS TNI, BAKORKAMLA, Kejagung, Kemenhub, Kemendagri dan Ditjen Bea Cukai untuk mengawasi pengendalian BBM bersubsidi dan membentuk tim Koordinasi Penanggulangan Penyalahgunaan, Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak (KP4BBM).

"Dari bulan Januari hingga April sudah terjadi 218 kasus. Dengan rincian Januari sebanyak 15 kasus, Februari 13 kasus, Maret 24 kasus, dan April 166 kasus," ujarnya.

Dengan adanya penyelewengan tersebut, pihak Pertamina telah mengupayakan untuk membatasi konsumsi BBM di komplek-komplek elit yang ada di Jabodetabek. Untuk itu, perusahaan pelat merah tersebut telah membuat 4 SPBU di wilayah itu disulap menjadi SPBU penjual BBM non subsidi. “Sekarang sudah ada 4 SPBU di kawasan elit yang jual BBM non subsidi,” ujar Vice President Corporate Communication PT Pertamina Mochamad Harun kepada merdeka.com.

Namun, Harun belum dapat menjelaskan lebih lanjut mengenai mekanisme dan teknis penghilangan BBM bersubsidi di kawasan elit, apakah dengan membangun SPBU baru atau menghilangkan tangki penyimpanan premium di SPBU-SPBU yang ada di kawasan elit. Jika Pertamina memilih membangun SPBU baru yang khusus menjual Pertamax, maka dibutuhkan investasi yang sangat besar. 

Rencana tersebut mendapat dukungan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan yang mengaku telah bertemu langsung dengan bagian pemasaran PT Pertamina  agar premium dihilangkan dari SPBU di kawasan elit. “Nantinya premium tidak ada lagi di SPBU kawasan elit. Saya tidak mau lihat lagi masih ada SPBU kawasan elit menjual premium,” ujar Dahlan beberapa waktu lalu.