PNS harus sadar fungsinya sebagai abdi rakyat
Merdeka.com - Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) RI, Budi Soesilo Supandji, menyatakan pelaku birokrasi saat ini banyak yang menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi. Kinerja birokrasi oleh para pegawai negeri sipil (PNS) belum sesuai yang diharapkan.
"Pelaku birokrasi menjadikan birokrasi sebagai tool (alat) untuk memenuhi ambisi seperti kekuasaan dan kekayaan. Ada berbagai kasus korupsi yang menjerat para birokrat yang sebagian adalah PNS," ujarnya saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (20/2).
Hal ini disayangkan olehnya sebab seharusnya PNS, sebagai abdi negara, menjadi panutan bagi masyarakat. PNS juga seharusnya bekerja untuk mensejahterakan masyarakat.
"Mentalitas yang memprihatinkan, PNS seharusnya jadi suri tauladan berdedikasi tapi malah menjadi contoh yang kurang baik," tuturnya.
Maka dari itu diperlukan perbaikan mental PNS untuk membawa negara lebih baik di masa mendatang. "Pembenahan yang penting adalah mental para birokrat, mengubah paradigma lama menjadi mind set bahwa menjadi abdi rakyat bukan tuan yang meminta pelayanan," jelasnya.
Untuk menghindari tindak pelanggaran ini maka sebaiknya PNS tidak menjadi simpatisan atau anggota partai politik. Ini untuk mencegah konflik kepentingan.
"Gimana kalau ditawari, tolak. Karena kita agen untuk perusahaan," ucapnya.
(mdk/rin)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
5 Persen PNS DKI Tak Masuk Kerja Hari Pertama Usai Libur Nataru
SKPD/UKPD yang memiliki tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat pun tetap melaksanakan tugasnya itu.
Baca SelengkapnyaPemilu Makin Dekat, Menteri Anas Ingatkan PNS Haram Terlibat Kegiatan Politik
PNS yang tidak netral dapat memiliki dampak yang signifikan pada berbagai aspek pemerintahan dan masyarakat.
Baca SelengkapnyaDiumumkan Jokowi: Gaji PNS, TNI dan Polri Naik 8 Persen di 2024
Kenaikan gaji para PNS sebesar 8 persen tersebut juga bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
PNS Pria Bakal Dapat Cuti saat Istri Melahirkan, Ternyata Negara Ini Sudah Menerapkan Aturan Itu
Cuti mendampingi istri yang melahirkan itu, menjadi hak ASN pria yang diatur dan dijamin oleh negara
Baca SelengkapnyaHore! THR dan Gaji Ke-13 PNS hingga TNI dan Polri Naik Tahun 2024 Naik, Ini Alasannya
THR dan Gaji ke-13 PNS, ASN, TNI hingga Polri tahun 2024 naik 8 persen jika dibandingkan dengan tahun 2023.
Baca SelengkapnyaIngat, PNS Tak Netral saat Pemilu Bisa Dipecat Secara Tidak Hormat
Netralitas PNS menjadi salah satu kunci keberhasilan dari pesta demokrasi terbesar di dunia.
Baca SelengkapnyaRatusan PNS dan PPPK Dimutasi Jadi Pegawai Otorita Ibu Kota Nusantara
Setiap anggota PNS dan PPPK berpeluang dimutasi ke Otoritas IKN asal memenuhi kualifikasi tertentu.
Baca SelengkapnyaTak Sembarangan PNS Bisa Pindah ke Ibu Kota Nusantara, Ternyata Ada Syarat Ketat Harus Dilalui
Strategi perpindahan PNS menuju IKN tidak hanya perpindahan fisik semata, tetapi juga perubahan paradigma tata kelola pemerintahan terpadu.
Baca SelengkapnyaBansos Dibutuhkan Masyarakat Miskin, Tak Ada Kaitan dengan Pemilu
Masyarakat terkini itu sudah cerdas dan pandai memilah dan menjadi wewenang rakyat juga untuk memilih paslon tertentu.
Baca Selengkapnya