Merdeka.com - Rencana migrasi kompor listrik dari gas LPG 3 kilogram menjadi salah satu upaya PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dalam meningkatkan konsumsi listrik di tingkat konsumen. Cara ini dianggap bisa mengurangi beban PLN dalam mengatasi kelebihan suplai yang terjadi sejak lama.

Sayangnya, strategi ini banyak ditentang berbagai pihak. Program ini seolah memindahkan beban kelebihan listrik di hulu ke hilir dengan memaksa masyarakat meningkatkan konsumsi listriknya.

"Upaya mengatasi suplai ini tidak benar karena ini seolah-olah mengalihkan beban PLN ke masyarakat," kata Pengamat Energi Universitas Gadjah Mada (UDM) Fahmy Radhi kepada merdeka.com, Jakarta, Rabu (28/9).

Sebaliknya, yang perlu dilakukan PLN yakni mengubah skema pembelian listrik dari Independent Power Producers (IPP) swasta. Skema pembayaran yang dilakukan PLN sekarang take or pay (TOP). "Ini kan (kelebihan pasokan listrik) karena PLN harus beli listrik dari IPP dengan sistem take or pay," kata dia.

Singkatnya, pada skema TOP, PLN harus membayar semua listrik yang dihasilkan perusahaan pembangkit. Padahal kebutuhan energi listrik tidak lebih rendah dari yang dihasilkan perusahaan pembangkit.

"Jadi yang tidak dipakai juga harus dibayar PLN. Makanya ini harus dinegosiasi ulang," kata dia.

Padahal idealnya, kata Fahmy PLN hanya membayar jumlah listrik yang dibutuhkan. Bukan membeli semua energi yang dihasilkan. Sehingga PLN akan bisa mengatasi masalah kelebihan pasokan listrik yang memberatkan.

"Kalau ini diatasi, over suplai ini bisa dikurangi," kata dia.