Merdeka.com - Anggota koalisi pemerintah, Partai Keadilan Sejahtera menolak opsi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak bersubsidi. Fraksi ini menilai masih banyak opsi yang dilakukan pemerintah."Fraksi PKS bertahan pada penolakan," kata Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai PKS, Anis Matta  di Gedung DPR Jakarta. Rabu, 29/2

Ia meminta agar pemerintah fokus pada dua hal diantaranya, menghentikan pemborosan dan menghentikan sementara pembangunan gedung baru."Pemerintah harus menyikapi dengan tegas adanya kebocoran anggaran," katanya.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengajukan dua opsi harga kenaikan Bahan Bakar Bersubsidi. Pemerintah mengajukan kenaikan Rp 1.500 untuk setiap liternya."Kami ajukan dua opsi, naik Rp 1.500 per liter dan subsidi ditetapkan sebesar Rp 2.000 per liter," ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik.

Dalam sidang paripurna Kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan faktor harga minyak dunia yang menyentuh level USD 115 per barel menjadi pertimbangan utama bagi pemerintah untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi. Harga BBM bersubsidi saat ini sudah tidak relevan dengan kondisi perkembangan harga minyak dunia.