Merdeka.com - Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto, mengkritik klaim sukses program Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, fakta di beberapa wilayah mengenai harga BBM satu harga secara nasional, masih berbeda-beda. Tidak seperti yang disampaikan Presiden Jokowi pada media.

"Semakin jauh suatu wilayah dari SPBU maka semakin mahal harga jual BBM yang berlaku," ungkap Mulyanto, dalam rapat dengar pendapat antara Komisi VII DPR RI dengan BPH Migas, di Gedung Nusantara 1, Jakarta, ditulis dari keterangannya pada Jumat (13/2).

Oleh karena itu, Mulyanto minta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), meningkatkan pengaturan hilir migas secara lebih terpadu, agar klaim mengenai keberhasilan penetapan harga BBM satu harga secara nasional, bukan sekedar janji kosong.

Kemudian, wakil ketua fraksi PKS DPR ini juga meminta pemerintah melalui BPH Migas, melakukan intervensi dengan berbagai pendekatan, agar kebijakan BBM satu harga dapat terwujud.

Salah satunya, dengan mendorong tumbuhnya lembaga penyalur BBM kecil, termasuk sub-penyalur dan SPBU mini. "Kasihan masyarakat miskin di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Sudah sulit dapat BBM, harganya mahal pula," tegas Mulyanto.

Perlu Penambahan Jaringan Penyalur

Kemudian, Mulyanto menambahkan, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai pengawas 170 lembaga penyalur BBM satu harga, BPH Migas perlu menambah jumlah jaringan penyaluran, karena saat ini, jumlah jaringan penyalur dinilai masih terlalu sedikit.

"Cakupan wilayah yang harus dilayani sangat luas. Jumlah kecamatan di wilayah 3T saja ada sekitar 1.600 kecamatan. Belum lagi kecamatan di wilayah lain yang tidak termasuk 3T tapi masih sulit akses kegiatan perekonomian," tandas Mulyanto.

Reporter Magang : Nurul Fajriyah