Piutang pajak Rp 40 T, Ditjen Pajak butuh 3 ribu tukang tagih

Merdeka.com - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengakui belum berhasil menagih piutang pajak yang potensinya mencapai Rp 70 triliun. Sejauh ini, piutang dianggap lancar maksimal baru bisa terkumpul Rp 30 triliun. 

Dirjen Pajak Fuad Rahmany menjelaskan, pegawai dengan tugas khusus menagih piutang pajak cuma ada 300 orang. Supaya lebih maksimal, dia yakin caranya adalah menambah sumber daya manusia 10 kali lipat.

"Untuk penagihan idealnya ada tambahan 2.000-3.000 orang, karena kita enggak cukup orang," ujarnya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (16/7) malam.

Masalah makin runyam, lantaran piutang itu ditanggung perusahaan yang memang sudah biasa mengemplang pajak. Fuad menceritakan, banyak cara dilakukan wajib pajak untuk menghindari anak buahnya. Misalnya, perusahaan itu tiba-tiba ditutup. Atau ketika didatangi alamat pabriknya, lurah setempat sampai tidak pernah mendengar nama perusahaan tersebut.

"Itu variasinya banyak banget, apalagi orang-orang itu sudah biasa ngemplang. Jadi problemnya kompleks," ungkapnya.

Belum lagi mempertimbangkan piutang karena tagihan Pajak Bumi Bangunan (PBB). Tidak sedikit yang belum membayar adalah petani miskin. 

Fuad menjelaskan, mengerahkan anak buahnya jauh-jauh ke desa cuma buat menagih beban pajak Rp 100.000 per tahun malah merugikan. "Yang nunggak termasuk yang kecil-kecil, petani seperti itu. Ongkos nagihnya bisa jadi lebih besar," cetusnya.