Merdeka.com - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menolak keputusan Pemerintah dan PT Pertamina (Persero) untuk menaikkan harga BBM non subsidi dan LPG non subsidi kemasan 5,5 kilogram (kg) dan 12 kg. Menurutnya, kenaikan itu akan memberatkan ekonomi masyarakat yang belum pulih seratus persen akibat hantaman pandemi Covid-19.

Mulyanto menambahkan, kenaikan harga BBM dan LPG itu akan memperlemah daya beli masyarakat. Ujung-ujungnya memicu inflasi tinggi. Ini membahayakan ketahanan ekonomi nasional.

"PKS tidak setuju dengan kenaikan harga BBM dan LPG di tengah naiknya harga barang-barang pokok masyarakat. Ini dapat meningkatkan inflasi. Sementara daya beli masyarakat belum pulih benar dari hantaman Covid-19. Tentu hal ini akan memberatkan mereka," ujar Mulyanto dalam keterangannya, Selasa (12/7).

Mulyanto melanjutkan, Fraksi PKS memahami adanya tekanan atas APBN dan keuangan Pertamina karena kenaikan harga migas dunia. Hal itu akibat posisi Indonesia sebagai negara net importer migas.

Namun itu bukan alasan bagi Pemerintah menaikkan harga BBM dan LPG non subsidi secara sembarangan. Kalau pun harus dinaikan maka besarannya harus dihitung secara cermat dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat.

"Dan untuk usaha mikro dan kecil, harus tetap terbuka aksesabilitasnya untuk mendapatkan BBM dan LPG subsidi. Ini harus dijamin pemerintah," tandas Mulyanto.

Terkait kenaikan harga Pertamax Turbo, Mulyanto menilai ada kemungkinan terjadi migrasi dari pelanggan Pertamax Turbo ke Pertamax. Namun menurutnya jumlahnya tidak besar karena disparitas harga keduanya tidak terlalu lebar.

"Karena sama-sama BBM umum, maka mungkin jumlah pelanggan yang bermigrasi tersebut tidak banyak," tandasnya.