Merdeka.com - Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JKN), sejak diimplementasikan pada 2014 lalu, terus menciptakan defisit pada anggaran BPJS Kesehatan. Pemerintah telah memberikan dukungan fiskal melalui berbagai intervensi, namun tidak dapat membiayai seluruh defisit.

Kepala Bidang Kebijakan Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, Ronald Yusuf, memaparkan dukungan pemerintah dalam mengatasi defisit pada 2015-2018 mencapai Rp25,7 triliun. Suntikan modal 2015-2016 sebesar Rp11,8 triliun, dan 2017-2018 sebesar Rp13,9 triliun.

Terkait kemungkinan perpindahan kelas akibat penyesuaian tarif iuran dalam Perpres 64/2020, Ronald juga menjelaskan jika dilakukan penurunan kelas bagi peserta yang sakit, maka akan memiliki dampak positif. Sementara jika yang melakukan penurunan kelas adalah peserta yang sehat, maka akan berimbas menambah defisit.

"Sebenarnya perpindahan mereka, penurunan kelas yang mereka lakukan itu berdampak positif bagi ketahanan dan program, tapi kalau yang pindah itu adalah mereka yang sehat, yang jarang pakai layanannya, pindah turun kelas, itu malah akan menambah defisit," jelasnya.

Dari enam segmen yang diklasifikasikan oleh DJS, tiga segmen diantaranya yang meliputi peserta yang didaftarkan Pemda, pekerja informal, dan bukan pekerja, memungkinkan mereka untuk melakukan gaming (tunggakan tinggi). Kelompok PBPU menjadi yang paling besar memiliki tunggakan.

"Sementara 3 kelompok lainnya yang terdiri dari orang miskin dan tidak mampu; ASN,TNI, dan Polri, serta pekerja formal swasta, tidak bisa untuk gaming karena PBI iurannya dibayarkan kapanpun oleh pemerintah. Pekerja formal, baik PNS maupun swasta langsung otomatis dipungut dari penghasilannya dan langsung dibayar oleh pemberi kerja," jelas Ronald.

Reporter: Pipit Ika Ramadhani

Sumber: Liputan6