Merdeka.com - Masa bakti Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II tinggal hitungan bulan. Beberapa menteri sudah menyatakan diri berniat masuk kembali dalam birokrasi. Bahkan ada yang sudah jelas-jelas pasang ancang-ancang untuk menjadi orang nomor satu di Indonesia.

Sebut saja Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa yang digadang-gadang menjadi bakal calon presiden dari Partai Amanat Nasional (PAN). Ada pula Menteri BUMN Dahlan Iskan yang mencoba peruntungan dengan mengikuti ajang konvensi capres yang digelar Partai Demokrat. Sebelumnya, ada mantan Gita Wirjawan yang sudah terlebih dahulu melepaskan jabatannya sebagai Menteri Perdagangan untuk konsentrasi penuh bertarung dengan Dahlan Iskan di konvensi partai bernomor urut tujuh.

Menteri-menteri ekonomi lainnya belum menunjukkan sikapnya. Kecuali Menteri Keuangan Chatib Basri yang kemungkinan tidak akan kembali ke lingkaran birokrasi. Salah satu alasannya, selalu ada tekanan saat menjadi anggota kabinet pemerintahan. Itu dirasakannya selama 16 bulan duduk di kursi bendahara negara.

Bagaimana tidak, baru sebulan menjadi bendahara umum negara, Indonesia dihantam krisis ekonomi singkat lantaran pengurangan stimulus bank sentral Amerika Serikat. "Saya stres, setiap turun dari kantor ditanya wartawan," ungkapnya setengah berkelakar.

Siapapun presiden terpilih nanti, Chatib tetap menolak jika diminta untuk kembali duduk di jajaran kursi menteri.  "Saya mau libur. Saya mau libur, itu pertanyaannya sulit," ujarnya.

Terlepas dari nasib mereka di kabinet selanjutnya, beberapa menteri dan wakil menteri memiliki harapan dan pesan yang mungkin bisa diimplementasikan oleh kabinet yang mengemban amanah untuk lima tahun ke depan. Merdeka.com mencoba merangkumnya. Berikut paparannya.

Ciptakan industri berbasis tenaga kerja

Menteri Perindustrian MS Hidayat menyatakan siap melepas jabatannya sebagai menteri perindustrian. Namun, Hidayat mempunyai beberapa harapan untuk penerusnya di kabinet berikutnya.

Hidayat berharap siapapun menteri perindustrian berikutnya harus fokus untuk menciptakan industri yang menyerap banyak tenaga kerja. Dia mengklaim, sejak awal menjabat sebagai menteri, selalu fokus menciptakan industri berbasis tenaga kerja.

"Alur sekarang yang terjadi harus dilanjutkan yang memprioritaskan industri yang labour intensif atau industri yang banyak menyerap tenaga kerja. Dengan pengangguran yang banyak sekarang, labour intensif industri harus dikembangkan seperti pabrik sepatu, otomotif," ucap Hidayat ketika ditemui di Jakarta, Rabu (9/4).

Menurut Hidayat, langkah menciptakan industri ini sudah dimulai dengan disahkannya Undang-Undang Perindustrian No 3 Tahun 2014 beberapa waktu lalu. Undang Undang ini menjadi landasan untuk mengawal dan membuat industri lebih baik kedepannya.

DPR harus selesaikan RUU yang mandeg

Masa bakti Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II tinggal hitungan bulan. Demikian pula anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2009-2014. Walau hanya tersisa sedikit waktu, Menteri Keuangan Chatib Basri berjanji bakal mempercepat pembahasan beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU) penting bidang perekonomian yang selama ini mandeg.

Ambil contoh RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK), RUU Piutang Negara dan RUU Asuransi. Dua beleid ini dirasa menkeu penting memperkuat fundamental ekonomi Indonesia karena akan memberi wewenang yang jelas bagi pemerintah menjaga dana masyarakat di lembaga keuangan.

"Benar, nanti mesti kita lihat, kita tanyain. Ada beberapa (RUU) itu yang menurut saya penting," ujarnya di Jakarta, Rabu (9/4).

Tapi soal waktunya, dia belum mengetahui kapan bakal menyambangi parlemen. Selain itu, Chatib juga hanya bisa optimis anggota DPR masih bersedia diajak bekerja sama menyelesaikan beberapa RUU, ketika masa jabatan mereka akan habis.

Cabut Subsidi BBM

Dalam pandangan Menteri Perindustrian MS Hidayat, anggota legislatif atau DPR punya pekerjaan rumah yang krusial yaitu mencabut subsidi BBM. Anggaran subsidi saat ini dinilai sudah sangat memberatkan negara.

"Siapapun nanti yang memerintah program ekonomi mendesak yaitu pelepasan subsidi BBM. Ini membebani keuangan negara. Siapapun itu (DPR) ini akan jadi persoalan. Ini harus lepas dari kepentingan politik masing masing dan harus ada kesepakatan dengan pemerintah," ucap Hidayat ketika ditemui di Jakarta, Rabu (9/4).

Anggota legislatif diharapkan mempunyai persiapan dan pemahaman mengenai program dan visi pemerintah. Pencabutan subsidi BBM harus keluar dari kepentingan partai manapun.

"Saya ingin dimenangkan legislator lebih baik, persiapan dan pemahaman yang kuat mengenai program pemerintah. Serta mempunyai visi lebih bagus, terserah dari partai manapun."

Lanjutkan MP3EI

Masterplan Percepatan Pengembangan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang memperbesar keterlibatan swasta dalam pembangunan infrastruktur dasar bidang energi dan perhubungan dianggap pemerintah sukses selama era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Ini jadi alasan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) berharap program tersebut diteruskan, meski pemerintahan beralih ke rezim baru.

Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Wakil Kepala Bappenas, Lukita Dinarsyah Tuwo melihat, proyek-proyek yang mulai dibangun (groundbreaking) tahun ini akan berjalan sesuai jadwal. Demikian pula proyek yang sesuai rencana kerja, mulai digarap tahun depan.

"Sepanjang itu siap digroundbreaking atau diresmikan, ya dilakukan kalau memang sudah selesai. Ini persoalan ekonomi, bukan politik. Ready atau tidak, diresmikan atau dibangun persoalan ekonomi," ujarnya di Kantor Bappenas, Jakarta, Selasa (7/4).

Jaga stabilitas ekonomi nasional

Rezim pemerintah mendatang diharapkan mampu merawat momentum positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, seperti yang terjadi saat ini. Kunci sukses merawat momentum positif adalah menekan potensi gejolak politik dan sosial saat transisi kekuasaan.

"Paling penting itu, kebijakan ekonomi dasarnya politik yang stabil. Kalau tidak, akan susah mengambil keputusan apapun," ujar Menteri Keuangan Chatib Basri seusai menggunakan hak pilih di TPS 11 Pegangsaan, Jakarta Pusat, Rabu (9/4).

Selain stabilitas politik, lanjut Chatib, pemerintahan baru juga harus menjaga prinsip tata kelola yang baik, kepastian berusaha dan konsistensi kebijakan.

Dia berpesan itu lantaran meyakini tidak akan menjadi bagian dari rezim pemerintahan mendatang. Tugas menjadi menkeu di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II yang telah dijalaninya selama 16 bulan terakhir akan habis dalam beberapa bulan ke depan.