Merdeka.com - Lembaga Swadaya Masyarakat Yayasan Tifa mendesak pembukaan laporan pajak para korporasi tambang. Ini sebagai upaya transparansi kepada masyarakat yang merasakan dampak langsung dari aktivitas tambang.

"Organisasi masyarakat sipil Indonesia menyerukan pembukaan laporan pajak korporasi tambang untuk membuka akses publik melalui audit sosial oleh masyarakat terutama di daerah dan kawasan terdampak," kata Manajer Program Yayasan Tifa, Mickael Bobby Hoelman seperti dilansir antara, Sabtu (27/9).

Pembukaan laporan pajak, selaras dengan rencana program pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk melindungi masyarakat adat sekaligus mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak terutama terhadap penerimaan negara bukan pajak (PNBP) non migas.

Langkah tersebut, diyakini bisa mengurangi kebocoran penerimaan negara dan mengatur sektor lain yang sejauh ini belum tersentuh seperti perkebunan skala besar sawit dan pertambangan batu bara. "Dibutuhkan reformasi tata kelola sumber daya alam yang lebih menguntungkan negara sekaligus masyarakat," katanya.

Sebelumnya, Transparency Internasional Indonesia (TII) menyatakan peningkatan transparansi, khususnya terkait pengumuman identitas pemilik perusahaan akan menghentikan koruptor dan pebisnis hitam. Yang memanfaatkan badan hukum atau perusahaan sebagai sarana pencucian uang dan pengembangbiakan kekayaan hasil kejahatan.

Survei yang dilakukan oleh Bank Dunia menunjukkan bahwa lebih dari 70 persen dari 200 kasus korupsi besar di dunia menggunakan perusahaan terselubung untuk mengaburkan identitas pelaku kejahatan. Dalam kebanyakan kasus, aset disembunyikan dalam lebih dari satu yurisdiksi asing termasuk negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Swiss, serta tempat yang terkenal sebagai tempat aman untuk melakukan tindakan itu seperti Kepulauan Cayman, Singapura, Hong Kong, Jersey dan Bahama.