Perusahaan lebih banyak kelola produksi hutan dibanding masyarakat

Merdeka.com - Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Bambang Hendroyono mengatakan kementeriannya ingin membangun 1.000 sentra produksi hasil hutan berbasis desa yang menyerap tenaga kerja dan mengentaskan kemiskinan di 1.000 desa dalam kawasan.

Sebab, proporsi hak kelola masyarakat sangat kecil dibandingkan dengan proporsi yang dimiliki korporasi, sehingga memicu konflik dan biaya manajemen tinggi. Dia juga mengangkat pentingnya menggerakkan sektor-sektor ekonomi strategis hasil kelola hutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Hal ini hanya bisa tercapai bila proporsi hak kelola masyarakat terhadap hutan meningkat dan keberadaannya diakui dalam putaran ekonomi Indonesia," kata Bambang seperti dikutip Antara, Sabtu (2/12).

Dari luas kawasan hutan Indonesia, lanjutnya, sebanyak 62,57 persen berfungsi sebagai hutan produksi dengan pengelolaan yang masih berorientasi izin pemanfaatan hasil hutan kayu. Kemudian, 14,18 persen berfungsi sebagai hutan konservasi dengan pengelolaan relatif baik, karena adanya instrumen pengelolaan di tingkat tapak.

Sedangkan sebanyak 22,5 persen lainnya berfungsi sebagai hutan lindung namun belum ada pengelolaan secara riil di lapangan. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).

Ke depannya, KPH akan menjadi titik masuk perbaikan tata kelola hutan untuk membangun Indonesia dari pinggiran, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing, menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum, mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi.