Perusahaan diminta menabung uang pensiun karyawan
Merdeka.com - Tidak semua perusahaan menyediakan dana cadangan untuk pesangon bagi karyawannya yang pensiun. Sehingga, wajar jika pengelolaan dana pensiun masih tergolong rendah.
Ketua Umum Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), Abdul Rachman menyebut pihaknya telah meminta para pengusaha mengalokasikan cadangan dana pensiun. "Setiap perusahaan Indonesia diimbau cadangkan dana pesangon melalui DPLK," kata Abdul di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (20/10).
Abdul menyebut, per Juni 2014 Asosiasi DPLK mengelola aset sebesar Rp 31 triliun. Jumlah itu merupakan dana pensiun 1,5 juta pekerja. Padahal jika dilihat potensinya bisa disebut cukup besar. "Dari 121 juta karyawan, baru tercatat 1,5 juta karyawan yang menjadi peserta DPLK," jelasnya.
Jika makin banyak perusahaan mengalokasikan dana pesangon karyawan, pihaknya optimis menargetkan mengelola Rp 150 triliun pada 2020 nanti. Dana sebesar itu berasal dari 5 juta pekerja.
Abdul yakin target tersebut bisa tercapai mengingat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah inisiatif bahwa Program Pensiun Untuk Kompensasi Pesangon (PPUKP) bakal dikelola DPLK.
"Program PPUKP dirancang memenuhi kebutuhan perusahaan atau pemberi kerja akan program pensiun untuk pembayaran kompensasi pesangon karyawan," ujarnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
OJK Beri Sanksi 89 Lembaga Jasa Keuangan, Kenapa?
Per Februari 2024 aset industri Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) mencapai Rp 1.130,05 triliun atau naik 2,08 persen secara tahunan (yoy).
Baca SelengkapnyaBuruh di-PHK dan THR Tidak Dibayar Jelang Lebaran, Ayo Laporkan ke Sini
Layanan pengaduan itu dibuka Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).
Baca SelengkapnyaDaftar 4 Perusahaan Debitur LPEI Diduga Lakukan Korupsi, Ada Perusahaan Sawit hingga Batubara
Total pinjaman 4 perusahaan ekspor tersebut mencapai Rp2,5 triliun.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Dipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK
Arief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.
Baca SelengkapnyaSegini Pensiunan yang Bakal Diterima Anggota DPR Usai Menjabat 5 Tahun
Mantan anggota DPR-RI berhak mendapatkan uang pensiun saat periode jabatannya selesai.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Terima 149 Aduan Terkait THR, Paling Banyak dari Perusahaan di Jakarta Selatan
Pemprov DKI Jakarta menerima 149 aduan terkait pembayaran THR di perusahaan swasta.
Baca SelengkapnyaPemkot Depok Kucurkan Dana Rp 62,2 Miliar untuk THR 7.086 PNS
Besaran THR yakni penghasilan gaji 100 persen dari penghasilan satu bulan yang diterima pada bulan Maret
Baca SelengkapnyaLKPP Bertekad Sejahterakan UMKK Jateng Lewat e-Katalog
Kepala LKPP Hendrar Prihadi menyebut alokasi anggaran pada rencana umum pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya mencapai Rp1.200 triliun.
Baca SelengkapnyaPemerintah Ungkap Alasan Buka Loker 2,3 Juta CPNS dan PPPK Tahun 2024
Pemerintah Beberkan Alasan Buka Loker CPNS dan PPPK Tahun 2024
Baca Selengkapnya