Peruri tegaskan 1999 tidak punya kemampuan cetak uang polimer
Merdeka.com - Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) mengatakan tidak punya kemampuan untuk mencetak uang pecahan Rp 100 ribu dan Rp 50 ribu pada 1999. Sebab, Peruri tak mempunyai kapasitas teknis yang memadai.
Kala itu, Bank Indonesia (BI) selaku pemegang kekuasaan memesan pencetakan uang pecahan Rp 100 ribu dan Rp 50 ribu dari Australia, dengan alasan tidak ada fasilitas di dalam negeri terutama untuk bahan baku uang berupa plastik (polimer).
"Saya bicara sesuai dengan dokumen Peruri bukan sebagai saksi mata karena saya baru menjabat sebagai Dirut dua tahu lalu. Memang saat 1999 kami (Peruri) tidak mempunyai kemampuan untuk dapat mencetak uang dan kedua kapasitas teknis kami juga tidak mampu," ujarnya Direktur Utama Peruri, Prasetio saat dihubungi merdeka.com, Jakarta, Kamis (31/7).
Menurut dia, 1999 kebutuhan uang beredar meningkat signifikan. Bank Indonesia diharuskan menambah kebutuhan uang. Karena Peruri tidak mempunyai kemampuan yang memadai, maka Bank Indonesia memesan uang ke negera terdekat.
"Ini orderan reguler Bank Indonesia, karena saat itu tahun 1999 ke 2000 masuknya era milenium jadi kebutuhan uang sangat banyak, maka BI memesan ke Australia karena dinilai paling dekat dengan Indonesia," jelas dia.
Meski begitu, kata dia, Peruri tidak mengabaikan kualitas uang cetakan Australia tersebut. Pihaknya tetap mengawasi apakah uang tersebut memang layak edar di Tanah Air."Kami tetap mengawasinya meski cetakan dari Australia," ungkapnya.
Sebelumnya, Situs WikiLeaks, kembali membocorkan kasus percetakan uang di Australia melibatkan para petinggi beberapa negara. Mereka termasuk yang sebutkan adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Megawati Soekarnoputri.
Dalam pemberitaan 2010, Bank Indonesia menyatakan terpaksa mengorder pencetakan uang pecahan Rp 100 ribu dan Rp 50 ribu dari Australia, dengan alasan tidak ada fasilitas di dalam negeri terutama untuk bahan plastik (polimer).
Pencetakan uang pecahan menggunakan bahan polimer hanya berlangsung beberapa tahun. Setelah itu balik lagi pencetakan uang pecahan Rp 100 ribu dan Rp 50 ribu menggunakan bahan kertas.
Harian The Age Australia pernah melansir berita terkait, korespondensi perwakilan perusahaan Reserve Bank of Australia (RBA) atau otoritas pencetak uang australia atau bank sentral Australia di Jakarta. Dalam pemberitaannya, ada dugaan suap pada pejabat Bank Indonesia dari pejabat Securency International.
Pejabat BI, dalam pemberitaan tersebut, diduga meminta sejumlah uang suap itu sebagai komitmen kesepakatan dengan pejabat BI untuk memenangkan kontrak pencetakan 500 juta lembar pecahan Rp 100 ribu.
(mdk/arr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ternyata, Peredaran Uang Selama Pemilu 2024 Mencapai Rp67,1 Triliun
Realisasi peredaran uang selama masa Pemilu 2024 hanya mencapai Rp67,14 triliun, atau lebih rendah dari perkiraan BI sebesar Rp68 triliun.
Baca SelengkapnyaUang Lauk Pauk Prajurit TNI Sudah Naik per 1 Januari 2024, Segini Besarannya
Kepastian kenaikan tunjangan uang lauk pauk prajurit itu disampaikan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Baca SelengkapnyaMenkop Teten: Pupuk Subsidi di Indonesia Suka Hilang saat Dibutuhkan, Beda dengan India dan Amerika Serikat
Permasalahan lainnya, petani di Indonesia masih sulit untuk memperoleh fasilitas kredit oleh lembaga perbankan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Segini Pensiunan yang Bakal Diterima Anggota DPR Usai Menjabat 5 Tahun
Mantan anggota DPR-RI berhak mendapatkan uang pensiun saat periode jabatannya selesai.
Baca SelengkapnyaKondisi Ekonomi 2024 Masih Suram, Sri Mulyani Bongkar Penyebabnya
Walau begitu, perekonomian Indonesia masih mencatatkan pertumbuhan di angka 5,05 persen.
Baca SelengkapnyaHati-Hati, Mencoret Uang Rupiah Bisa Kena Denda Rp1 Miliar Hingga Pidana Penjara
Perusakan terhadap Rupiah bisa berujung ancaman pidana.
Baca SelengkapnyaAntisipasi agar Utang Tetap Dibayar, Petugas Bank Ini Buat Sumpah Nasabah Sebelum Pinjamkan Uang
Sudah banyak kasus di Indonesia yang menunjukkan nasabah lebih galak saat ditagih utang.
Baca SelengkapnyaUtang Pemerintah Tembus Rp8.041 Triliun, Menko Airlangga: Masih Aman Terkendali
Batas maksimal rasio utang pemerintah terhadap PDB ditetapkan sebesar 60 persen.
Baca SelengkapnyaPertamina Salurkan Rp141 Miliar untuk 5.116 UMKM, Paling Banyak di Jawa Tengah
Penyaluran tertinggi dana PUMK diberikan kepada 950 UMKM di Jawa Tengah sebesar Rp27,7 miliar, disusul Jawa Barat Rp20,1 miliar.
Baca Selengkapnya