Merdeka.com - Pemerintah terus melakukan evaluasi efektivitas penyaluran dana otonomi khusus (otsus) untuk Papua. Hal tersebut seiring dengan pencapaian pertumbuhan ekonomi Papua yang mengalami kontraksi sepanjang 2019 sebesar 15,72 persen.

"Kita terus melakukan evaluasi, kami dengan Kemendagri bersama-sama juga melakukan evaluasi terutama dana otsus. Paling dekat adalah Otsus Papua," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (10/2).

Sri Mulyani mengatakan, pemerintah akan mengevaluasi dari sisi jumlah, efektivitas dan juga mekanisme penyaluran yang telah dilakukan selama ini. Semua komponen tersebut akan dibahas bersama dengan seluruh kementerian.

"Tentu kita akan lihat dari jumlahnya, efektivitasnya, mekanismenya, semua dievaluasi. Saat ini keputusan tidak atau belum ada, karena memang belum dibahas di kabinet. Tapi memang evaluasi ini terus dilakukan di Kemenkeu kami menggunakan seluruh jalur kita sampai ke Dirjen Perbendaharaan di daerah ada," jelasnya.

Hingga kini, Kemenkeu telah mengumpulkan dana diseluruh satker dan kementerian agar keputusan yang diambil nantinya tepat sasaran. "Kita koleksi data, evaluasi efektivitas otsus. Nanti sama Kemendagri bersama sidang kabinet, kita sampaikan gimana evaluasi. Mengenai langkah ke depan juga secara politis ditetapkan kabinet sesudah denger seluruh menteri," tandasnya.

Pertumbuhan Ekonomi Maluku dan Papua Paling Rendah

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2019 sebesar 5,02 persen. Di mana pertumbuhan ekonomi di Maluku dan Papua paling rendah dibanding pulau lain, yakni menurun 7,4 persen dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 2,24 persen.

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, struktur perekonomian Indonesia secara spasial pada tahun 2019 masih didominasi oleh provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 59 persen. Dilanjutkan Pulau Sumatera dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,57 persen, dengan kontribusi sebesar 21,32 persen.

"Sebenarnya Maluku masih tumbuh bagus, 5,57 persen. Maluku Utara juga tumbuh bagus 6,13 persen. Begitu juga Papua Barat. Yang menarik ke bawah adalah pertumbuhan ekonomi di Papua, yang mengalami kontraksi pada 2019 sebesar 15,72 persen," kata Suhariyanto di Kantornya, Jakarta, Rabu (5/2).

Tercatat, pertumbuhan ekonomi Maluku dan Papua di kuartal IV-2019 dibanding kuartal sebelumnya menurun 0,85 persen. Sedangkan dibandingkan kuartal yang sama di tahun sebelumnya tumbuh 0,97 persen.

Dia menjelaskan, faktor utama menurunnya ekonomi di Papua karena dipengaruhi oleh penurunan produksi di PT Freeport sejak tahun 2018. Selain itu, adanya peralihan sistem tambang Freeport ke underground atau penambangan bawah tanah.

"Itu yang menyebabkan Papua mengalami kontraksi yang cukup mendalam hingga 19 persen pada tahun 2019," imbuhnya.