Merdeka.com - Pemerintah Jokowi-JK memastikan penjualan elpiji 3 kg akan dilakukan dengan sistem tertutup, menggunakan kartu khusus. Rencana ini mulai diterapkan Juni 2015 atau tiga bulan ke depan.

Namun, Pertamina sebagai distributor utama gas elpiji justru belum mengetahui rencana pemerintah menerapkan kebijakan tersebut.

Sepengetahuan Direktur Pemasaran Pertamina Ahmad Bambang, mekanisme penjualan gas 3 kg sebenarnya masih dalam proses kajian pemerintah.

"Kami belum tahu itu kapan. Pemerintah masih menyusun juga," kata Ahmad kepada merdeka.com, Sabtu (21/3).

Bukan hanya soal waktu penerapan kebijakan, konsep dan mekanisme distribusi tertutup juga belum disampaikan ke Pertamina. Ahmad menegaskan, pihaknya belum terima informasi apapun perihal rencana ini.

"Pertamina belum tahu konsepnya bagaimana," ujarnya.

Seperti diketahui, dalam waktu dekat pemerintah akan melakukan uji coba sistem distribusi elpiji bersubsidi 3 kilogram (kg). Rencana ini akan diterapkan Juni 2015 di tiga wilayah yakni Bali, Bangka, dan Batam.

Kepastian itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Migas I Gusti Nyoman Wiratmaja Puja seperti dilansir Antara, di Jakarta, kemarin. Uji coba sistem distribusi ini bakal dilakukan hingga Oktober 2015.

"Uji coba dilakukan selama empat bulan. Kita belajar kelemahan dan kelebihannya," kata Wiratmaja.

Jika berhasil, distribusi elpiji 3 kg secara tertutup akan dilakukan secara menyeluruh di pelosok Indonesia pada awal 2016.

Nantinya, pembelian gas elpiji 3 Kg akan dilakukan menggunakan kartu khusus yang diberikan kepada rakyat miskin dan usaha mikro. Sempat diwacanakan, kartu khusus yang dimaksud adalah Kartu Indonesia Sehat yang dibangga-banggakan Jokowi saat masa kampanye Pilpres.

Dana subsidi ditransfer setiap bulan ke kartu tersebut. Dengan total anggaran subsidi gas 3 Kg sebesar Rp 26 triliun, maka setiap kepala keluarga miskin dan usaha mikro hanya mendapat jatah Rp 42.000-45.000 per bulan. Namun dana subsidi tersebut tidak bisa diambil dalam bentuk tunai.

"Masyarakat harus pergi ke pangkalan untuk menukarkan dana subsidinya dengan elpiji 3 kg," ujar Wiratmaja.

Jika dana subsidi dalam kartu tersebut sudah habis terpakai, masyarakat diharuskan membeli gas elpiji 3 kg dengan harga yang sudah ditetapkan.