Merdeka.com - Vice President Corporate Communication Pertamina, Fajriyah Usman, menyambut baik kritik yang dilontarkan oleh Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau yang biasa disapa Ahok. Sebab, sebagai Komisaris Utama, mantan Gubernur DKI Jakarta itu mempunyai wewenang untuk menegakkan fungsi pengawasan dan juga memberikan arahan terhadap bisnis perseroan.

"Kami menghargai pernyataan Pak BTP sebagai Komut yang memang bertugas untuk pengawasan dan memberikan arahan," jelasnya melalui pesan singkat kepada Merdeka.com, Rabu (16/9).

Fajriyah mengatakan kritik keras yang dilontarkan oleh Ahok sejalan dengan langkah restrukturisasi Pertamina yang sedang dijalankan direksi. Tujuannya agar perusahaan menjadi lebih cepat, lebih adaptif dan kompetitif.

Kendati demikian, kegiatan restrukturisasi yang ada di tubuh Pertamina diklaim telah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Kemudian juga melibatkan berbagai institusi penegak hukum untuk mencegah terjadinya tindakan melanggar hukum.

"Upaya Direksi Pertamina untuk menjalankan Perusahaan sesuai prosedur, menjadi lebih transparan dan profesional telah konsisten nyata dilakukan, melalui penerapan ISO 37001:2016 mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) oleh Pertamina dan Groupnya, kerjasama dengan PPATK dan juga institusi penegak hukum, serta pendampingan dengan KPK," terangnya.

Fajriyah menambahkan, berbagai hal yang bersifat corporate action dilakukan manajemen dalam rangka pertumbuhan perusahaan dan juga memastikan ketahanan energi nasional." Tentu saja pastinya akan mempertimbangkan internal resources dan dilakukan secara prudent dan profesional," tegasnya.

"Koordinasi dan komunikasi dengan komisaris dan juga stakeholder terkait terus kami jalankan. Agar semua terinfokan dengan baik apa yang sedang dijalankan oleh Pertamina," tutupnya.

Blak-blakan, Ahok Bongkar Masalah di Pertamina

Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau yang biasa disapa Ahok mengkritisi kebijakan yang diambil direksi perseroan. Menurutnya, Pertamina memiliki kebiasaan meminjam utang untuk mengakuisisi kilang minyak di luar negeri.

Padahal, menurutnya lebih baik Pertamina melakukan eksplorasi dalam negeri karena Indonesia masih punya potensi 12 cekungan yang menghasilkan minyak dan gas (migas). Dirinya juga curiga kalau keputusan itu berkaitan dengan bagi-bagi komisi antar pihak.

"Sudah minjam duit USD 16 miliar, tiap kali otaknya minjam duit terus, saya sudah kesal. Minjam terus, akuisisi terus, kita masih punya 12 cekungan yang berpotensi minyak dan gas, ngapain di luar negeri? Jangan-jangan ada komisi," tandas Ahok, dikutip dari akun YouTube POIN, Rabu (16/9).

Selain itu, Ahok bilang, pembangunan kilang minyak saat ini tidak efisien. Menurutnya, ada beberapa investor yang serius berinvestasi kilang minyak dengan Pertamina. Namun, kilang-kilang tersebut belum juga dibangun.

Oleh karenanya, mantan Gubernur DKI Jakarta ini bakal mengadakan rapat membahas hal ini. "Makanya nanti saya mau rapat penting soal kilang. Berapa investor yang sudah nawarin mau kerja sama didiemin? Sudah ditawarin kenapa ditolak? Kenapa kerja seperti ini?" katanya.

"Saya lagi mau audit (proyek kilang), cuma saya emosi juga kemarin. Mereka lagi mancing saya emosi, saya emosi laporin Presiden apa? Ahok mengganggu keharmonisan," imbuh Ahok.

Selain itu, dirinya juga memprotes Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) yang menawarkan proyek paperless di kantor Pertamina.

"Saya lagi paksakan tanda tangan digital (di Pertamina), tapi Peruri minta Rp 500 miliar untuk proses peperless, itu BUMN juga. Itu sama saja dapat proyek Pertamina lalu tidak mau kerja lagi, tidur 10 tahun, mau jadi ular sanca, jadi ular piton," ungkap Ahok.