Merdeka.com - PT Pertamina (Persero) siap menerima limpahan minyak mentah bagian pemerintah yang dikelola Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Namun, Pertamina belum bisa memastikan minyak mentah bagian pemerintah itu akan diapakan.

Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Utama PT Pertamina Karen agustiawan, saat acara penandatangan Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) di SPBU Daan Mogot, Jakarta, Kamis (5/9).

Sebelumnya, Menteri ESDM Jero Wacik mengatakan seluruh minyak mentah dan kondensat jatah pemerintah dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) migas bakal diserahkan Pertamina. Selama ini, sekitar 10 persen-15 persen minyak mentah produksi dalam negeri yang tidak bisa diolah kilang Pertamina diserahkan kepada SKK Migas untuk ditender.

Jika diperbolehkan, Pertamina ingin menukar minyak mentah limpahan itu dengan jenis minyak mentah yang bisa diolah di dalam negeri. Dengan demikian, kilang minyak yang dimiliki Pertamina bisa optimal digunakan.

"Kami mengharapkan jatah minyak mentah dari KKKS yang tidak bisa diolah Pertamina bisa kami swap terutama dengan minyak mentah yang harganya berbasis ICP," kata Karen.

Namun, dia tidak menutup kemungkinan jatah minyak mentah itu akan di jual lewat tender. Untuk ini, Pertamina sudah memiliki unit bisnis yang bisa melakukan tender minyak bertempat di Singapura, Pertamina Trading Ltd (Petral).

"Kita akan lakukan tapi ingat kita sudah ada sistem. Kalau misalnya itu dilaksanakan oleh Pertamina tidak boleh mengubah sistem yang sudah ada," ujarnya.

Vice President Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir mengatakan tender untuk minyak mentah limpahan itu menjadi sesuatu yang sensitif saat ini. Menyusul kasus suap tender minyak yang dilakukan oleh Kernel Oil Kepada Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini, sehingga menyebabkan mantan wakil menteri ESDM itu masuk bui.

"Tender ini kan masalah yang sensitif, Pertamina juga punya sistem tersendiri. Ini menjadi sorotan. Ibu dirut ingin membahas secara prudent dan transparan," katanya.