Merdeka.com - PT Pertamina (Persero) masih ngotot untuk menaikkan harga gas elpiji non subsidi atau gas 12 kilogram (kg). Padahal, pada Maret lalu, Pertamina juga berniat untuk menaikkan harga gas elpiji 12 kg, namun niat tersebut dihalangi pemerintah.

Pertamina mengaku, apabila harga gas elpiji tidak dinaikkan maka kerugian Pertamina dari bisnis elpiji 12 kg mencapai Rp 5 triliun tahun ini. Bahkan, jika diakumulasikan dari tahun 2009 lalu, Pertamina sudah merugi Rp 28 triliun.

Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan menuturkan, kerugian besar tersebut akan mengganggu kinerja Pertamina. Termasuk dalam hal belanja modal (capital expenditure/capex). Apalagi, negara-negara Timur Tengah masih mengalami gejolak yang suatu saat dapat menyebabkan harga gas melambung tinggi.

"Ini kan situasi di Timur Tengah tidak menentu. Kemudian, waktu stabil saja kita sudah alami kerugian hampir Rp 18 triliun, itu kan mengurangi capexnya Pertamina," ujar dia di Jakarta, Senin (15/7).

Menurut Karen, gas elpiji non subsidi lebih banyak dikonsumsi masyarakat menengah ke atas. Dengan kata lain, seandainya dinaikkan tidak akan memberatkan masyarakat kalangan menengah ke bawah. "Ini kan sebenarnya buat masyarakat menengah ke atas," tegas dia.

Karen menegaskan, kenaikan harga gas elpiji non subsidi tersebut merupakan wewenang korporasi bukan atas persetujuan pemerintah. Namun, lanjut dia, keputusan tersebut telah disepakati pemegang saham yakni Menteri BUMN Dahlan Iskan.

"Ini kan hak korporasi, itu kan yang elpiji non PSO. itu juga persetujuan RUPS dan pak Dahlan juga sudah menyetujui," pungkas dia.

Sebelumnya, Direktur Perencanaan Investasi dan Manajemen Resiko Pertamina Afdal Bahaudin mengatakan, Pertamina telah mengajukan rencana kenaikan harga gas elpiji 12 kg ke pemerintah. Namun, sangat susah karena tidak direstui pemerintah. "Kalau saya naikkan Rp 1.000 per tabung aja susahnya setengah mati. Gimana mau naikkan harga keekonomian," ujar dia.