Merdeka.com - Pemerintah berniat membangkitkan kembali fungsi perumahan nasional (Perumnas) dalam pengadaan perumahan untuk masyarakat kecil dan pegawai negeri sipil (PNS). Tujuannya agar PNS di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia tidak kesulitan mencari rumah murah sesuai pendapatan.

Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz mengatakan, pemerintah telah mengalokasikan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 7 triliun pada tahun ini untuk pengadaan rumah murah. Tahun depan rencananya anggaran akan dinaikan dua kali lipat.

"Tahun depan kita usahakan Rp 14 triliun," ujar Djan Faridz saat ditemui di Gedung Kemenko Perekonomian, Selasa (14/8).

Untuk merealisasikan rumah bagi PNS, pemerintah telah menandatangani nota kesepahaman dengan 60 kabupaten dan kota untuk mengadakan rumah murah di masing-masing daerah. Targetnya masing-masing kabupaten atau kota menyediakan 3.000 rumah.

"Jadi totalnya bisa 180.000 rumah," tegasnya.

Dia berharap program ini bisa berjalan. Mengingat sulitnya PNS dan masyarakat berpenghasilan kecil untuk memperoleh rumah murah. "Cuma pengembang memang tidak tertarik maka kita mengharapkan perumnas," jelasnya.