Merdeka.com - Pemerintah memberikan kelonggaran pada industri rokok dalam 2 tahun mendatang untuk menyesuaikan dengan aturan rancangan peraturan pemerintah (RPP) tembakau. Dalam rapat koordinasi di Kantor Kesehatan, pemerintah menginginkan turunnya konsumsi rokok dengan mengatur kawasan bebas rokok dan promosi atau iklan serta kemasan rokok.

"Tiap produsen rokok diharuskan memberi peringatan bahaya rokok sebesar 40 persen pada permukaan bungkus rokok serta dalam beriklan tidak boleh melebihi 72 meter persegi," ujar Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono di Kementerian Kesehatan, Kamis (19/4).

Dia mengatakan pemerintah akan memberikan masa hingga 2 tahun kepada industri rokok untuk menyesuaikan sesuai dengan beleid yang akan diterapkan. "Akan dilakukan sosialisasi seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat pemakai rokok tentang RPP ini. Ini lebih ke pengaturan dan perlindungan ke masyarakat terhadap zat adiktif tersebut," ujarnya.

Aturan ini juga mewajibkan setiap tempat pelarangan merokok menyediakan tempat khusus rokok.  "Peringatan itu penting agar masyarakat tahu bahaya merokok. Sama sekali bukan larangan. Promosi dan iklan bukan dilarang tetapi diatur," katanya.

Wakil Menteri Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan beleid pengaturan tembakau ini memberikan kewenangan pada pemerintah daerah untuk menetapkan sanksi pada yang tidak mematuhi larangan dalam RPP tersebut. "Lokasi larangan merokok tempat belajar mengajar, anak bermain, tempat ibadah, tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan," jelasnya.