Perbankan percaya pemerintah bisa bayar utang Rp 2.000 T

Merdeka.com - Utang pemerintah hingga bulan lalu secara akumulatif mencapai Rp 2.000 triliun. Kementerian Keuangan beberapa kali menyatakan masyarakat tidak perlu khawatir, sebab masa jatuh tempo utang bernilai besar itu periodenya cukup lama.

Pelaku perbankan rupanya menyepakati optimisme pemerintah. Kepala Ekonom BNI Ryan Kiryanto menyatakan masih besar peluang negara untuk mengelola utang-utang itu, khususnya karena kondisi fiskal relatif sehat.

"Mampu (membayar), berdasarkan kemampuan obyektif kondisi fiskal dari Indonesia. Kedua, kenapa saya bilang mampu, karena ada opsi-opsi melakukan restrukturing, atau rescheduling, atau reconditioning," ujarnya di sela-sela pembukaan Indonesia Banking Expo 2013, di Senayan, Jakarta, Kamis (23/5).

Ryan yakin pemerintah dapat mengupayakan penjadwalan ulang jangka jatuh tempo utang tersebut. Dia pun melihat ketentuan pembayaran cicilan utang dapat dinegosiasikan, misalnya awalnya 2 bulan menjadi 3 bulan sekali. Hanya saja, membayar utang adalah teknis, dia melihat pemerintah harus memastikan utang Rp 2.000 triliun itu untuk kebutuhan produktif.

"Bisa kayak gitu (cara membayar utangnya), jadi enggak masalah. Yang penting utang jangan untuk yang (belanja) rutin-rutin harus untuk pembangunan," kata Ryan.

Selain itu, ekonom BNI ini melihat masalah yang lebih penting adalah persoalan bunga utang. Ryan berharap pemerintah serius menggarap sektor infrastruktur sebagai kompensasi utang yang besar tersebut.

"Yang penting bukan utangnya tapi bagaimana utang itu di-manage untuk pembangunan. Itu yang penting, membangun jembatan, jalan, atau public utilities, itu harus dibanyakkan," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengaku tidak khawatir dengan utang yang besar. Dia mengatakan pemerintah tidak memperhatikan soal nominal utang yang menjadi beban negara, namun lebih memperhatikan rasio utang terhadap GDP. "Yang penting dijaga adalah utang terhadap GDP. Orang anggap angka yang aman itu 60 persen. Kita hanya 24 persen," ujar Hatta.

Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar menuturkan, meski saat ini utang pemerintah sudah menyentuh rasio 23 persen, pihaknya tetap berjanji menjaga agar defisit anggaran membengkak dan bisa berdampak pada porsi utang.

"Tapi memang tidak terelakkan karena biaya untuk defisit yang meningkat karena harga BBM yang meningkat, tidak bisa tidak harus ditutup sebagiannya oleh penambahan utang," katanya.

Direktur jenderal pengelolaan utang Robert Pakpahan menuturkan, rasio akhir 2012 mencapai 24 persen. Meningkatnya jumlah utang tidak lepas dari melesetnya target di APBN yang dengan tambahan utang dan target PDB, rasionya diperkirakan 23,2 persen. (mdk/bmo)