Merdeka.com - Metode penyalahgunaan dan penyelewengan uang negara kini semakin beragam dan canggih. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melihat, banyak praktik penyelewengan didominasi transaksi non-tunai.

BPK berharap sektor perbankan berperan aktif. "Dalam transaksi-transaksi sekarang semakin non-cash, itu peran perbankan makin dominan," ujar Harry kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (24/2).

Di sisi lain, selama ini tidak memungkinkan bagi BPK menelusuri temuan-temuan dugaan penyelewengan uang negara jika sudah memasuki ranah perbankan. Terbentur aturan kerahasiaan data nasabah yang harus dijaga perbankan.

"Tapi Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) kan bisa masuk. Ketika disimpulkan ada transaksi mencurigakan, maka kerahasiaan bank hilang," tegas Harry.

Atas dasar itu BPK merasa perlu melakukan kerja sama dengan PPATK. Kerja sama ini diyakini bakal menguatkan fungsi kedua lembaga dalam penyelidikan dugaan penyelewengan uang negara.

"Karena itu kita (BPK) perlu kerja sama dengan PPATK guna melihat apakah benar dugaan kita ada aliran-aliran yang tidak sah," tambah Harry.

Harry klaim langkah yang diambil BPK dan PPATK akan meringankan pekerjaan penyidik lembaga hukum dalam menangani kasus korupsi.

"Jadi dia (penegak hukum) tidak perlu kerja dua kali. Cukup laporan BPK yang sudah berkualitas itu akan bantu proses," tuturnya.

"Itu akan memperpendek, atau membuat semakin cepat tindak lanjut rekomendasi maupun temuan yang kita laporkan."