Merdeka.com - Presiden terpilih Joko Widodo diharapkan dapat melanjutkan penyusunan cetak biru perbankan nasional yang belum tuntas diselesaikan oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Selesai penyusunan, targetnya cetak biru perbankan tersebut bisa menjadi undang-undang.

"Untuk itu cetak biru perbankan harus bisa dilanjutkan ke pemerintah mendatang. Jangan sampai pemerintah mendatang mengacaukan, ini bahaya sekali," ujar Ketua Umum Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) Sigit Pramono, Jakarta, Rabu (27/8).

Dengan menjadi undang-undang, lanjut Sigit, cetak biru bisa menjadi pedoman berkekuatan hukum untuk mengarahkan pembangunan perbankan nasional. Dengan demikian, dia menilai tidak ada lagi kekuatan luar yang bisa menghalangi implementasi cetak biru tersebut.

"Kami mendorong cetak biru, kami ingin dibicarakan pemangku kepentingan. Secara politik semacam ini tidak populer karena ada sektor tertentu bakal marah, persoalan ini harus selesaikan tetap perbankan betul-betul mana yang jadi prioritas," jelas dia.

Terkait itu, Sigit mengusulkan agar pemerintah dan DPR terlebih dulu membuat road map industri jasa keuangan Indonesia jangka panjang. Itu kemudian diselarakan dengan undang-undang perbankan.

"Ke depan diharapkan keberadaan cetak biru dapat mengedepankan falsafah keseimbangan antara bank domestik dan bank asing jadi satu sisi untuk memperjuangkan kepentingan nasional, namun juga harus bisa secara adil dan bermartabat mengatur kehadiran bank asing," ungkapnya.