Merdeka.com - Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan permintaan permohonan uji materi mengenai pasal 22 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menyebutkan bahwa luas lantai rumah tunggal dan rumah deret memiliki ukuran paling sedikit 36 (tiga puluh enam) meter persegi. Hal tersebut dinyatakan bertentangan dengan hak rakyat untuk kepemilikan rumah.

Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) mendukung atas direvisinya undang undang tersebut karena memang kemampuan setiap orang berbeda untuk membeli rumah. Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz menyebutkan akan segera menyelesaikan Peraturan Menteri (Permen) mengenai ini.

"Kita lagi mempelajari dulu, supaya dasar hukumnya menjadi kuat untuk kita siap menjadi Permen. Harusnya butuh sehari. Sabtu, Minggu mereka kerja mudah mudahan Senin bisa keluar," ungkap Djan ketika ditemui di Hotel Bidakara akhir pekan lalu.

Djan menyebutkan dengan disahkannya aturan tersebut belum akan merubah target pembangunan perumahan dari Kementerian. Namun untuk fase awal, aturan ini hanya akan mempercepat penyelesaian target rumah murah Kementerian.

Kemudian untuk harganya sendiri, untuk rumah murah tipe 36 masih di kisaran Rp 88 juta sedangkan untuk tipe 21 berada dikisaran Rp 50 juta - Rp 70 juta. "Tentunya pembeli tidak mau kalau tipe 36 Rp 88 juta dan tipe 21 juga segitu. Tipe 21 kan tujuannya agar rumahnya murah, harusnya rumah nya lebih murah," tutupnya.