Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Penyelesaian Perkara Dugaan Praktik Monopoli Minyak Pelumas Jadi Tantangan KPPU

Penyelesaian Perkara Dugaan Praktik Monopoli Minyak Pelumas Jadi Tantangan KPPU KPPU. ©2013 Merdeka.com

Merdeka.com - Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Persaingan dan Kebijakan Usaha Universitas Indonesia (LKPU-FHUI), Ditha Wiradiputra menyebut, perkara penyelesaian dugaan praktik monopoli minyak pelumas (oli) oleh PT Astra Honda Motor (AHM) akan menjadi ujian sesungguhnya bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Mengingat, perkara ini melibatkan perusahaan raksasa dan dianggap menjadi salah satu perusahaan yang mempunyai nilai aset besar. Kendati demikian, dia tidak menyebut jumlah nilai aset perusahaan yang dimaksud.

"Inilah ujian sesungguhnya dari lembaga peradilan hukum seperti KPPU. Apakah perkara dugaan praktik monopoli ini bisa diselesaikan atau tidak. Sebab ini melibatkan perusahaan besar dan mempunyai nilai aset besar pula," kata dia dalam webinar bertajuk 'Dugaan Praktik Monopoli dalam Bisnis Pelumas dan Perlindungan Konsumen' Kamis (3/9).

Ditha mengatakan, praktik monopoli pada dasarnya bukan lah hal yang baru di Indonesia. "Karena pada zaman penjajahan Belanda pun sudah ada dalam praktik dagang oleh VOC," jelasnya.

Terkait terjaganya praktik monopoli hingga saat ini, Ditha menyebut akibat adanya berbagai keuntungan yang akan dinikmati oleh perusahaan yang terlibat. Di antaranya terbatasnya kompetitor, kemudahan untuk melakukan intervensi atas harga pasar, hingga mampu mempengaruhi penguasa untuk mengambil kebijakan yang menguntungkan pelaku usaha berskala besar.

"Karena kekuasan untuk menguasai pasar itu sangat nikmat. Sehingga praktik monopoli ini dapat terjaga," imbuh dia.

Penyelesaian Perkara

Untuk itu, dia menilai penyelesaian perkara dugaan praktik monopoli oleh AHM akan menjadi tantangan berat yang harus dipikul KPPU. Terlebih lagi, perkara ini ditengarai telah merugikan konsumen dan mengancam kelangsungan usaha pelumas domestik berskala kecil.

"Jadi, KPPU harus bisa menjadi motor utama untuk menciptakan persaingan pasar yang sehat. Percuma kalau tidak bisa membuktikan praktik usaha monopoli. Karena kan praktik monopoli akan coba menghalangi pelaku usaha untuk masuk pasar dengan berbagai alasan," imbuh dia.

(mdk/idr)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pembelaan KPU Tepis Kabar Proses Penghitungan Suara Nasional dan Luar Negeri Hasil Setingan

Pembelaan KPU Tepis Kabar Proses Penghitungan Suara Nasional dan Luar Negeri Hasil Setingan

Diketahui, KPU RI telah menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional

Baca Selengkapnya
KPU Tetapkan PDIP Peroleh Suara Terbanyak Pemilu 2024

KPU Tetapkan PDIP Peroleh Suara Terbanyak Pemilu 2024

Suara PDIP pada pemilu ini turun dibanding raihan 2019 yaitu 27.053.961 atau 19,33 persen dari total 139.971.260 suara sah.

Baca Selengkapnya
Dewas Benarkan Ada Laporan Jaksa KPK Peras Saksi: Sudah Penyelidikan

Dewas Benarkan Ada Laporan Jaksa KPK Peras Saksi: Sudah Penyelidikan

Meski demikian dari informasi yang dihimpun jika inisial Jaksa KPK itu adalah TI yang diduga memeras saksi dalam sebuah kasus sebesar Rp 3 miliar.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
KPU Umumkan Hasil Pemilu 2024 Paling Lambat 35 Hari Setelah Pemungutan Suara

KPU Umumkan Hasil Pemilu 2024 Paling Lambat 35 Hari Setelah Pemungutan Suara

Quick count hasil sementara perolehan suara pemilu sudah dilakukan sejumlah lembaga survei menggambarkan hasil peta Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Kinerjanya Dikritik Megawati, Ini Tanggapan Bawaslu

Kinerjanya Dikritik Megawati, Ini Tanggapan Bawaslu

Bawaslu memastikan, mereka telah menjalankan apa yang menjadi tugasnya sebagai pengawas Pemilu.

Baca Selengkapnya
Sekjen PSI soal Dana Kampanye Rp180 Ribu: Bukan Salah, tapi Belum Selesai Diinput

Sekjen PSI soal Dana Kampanye Rp180 Ribu: Bukan Salah, tapi Belum Selesai Diinput

PSI telah menyelesaikan penginputan laporan penggunaan dana kampanye ke KPU.

Baca Selengkapnya
Sebutkan Asas Pemilu di Indonesia, Inilah Penjelasannya

Sebutkan Asas Pemilu di Indonesia, Inilah Penjelasannya

Menurut Undang-Undang No.7 Tahun 2017 memaparkan bahwa asas pemilu adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Baca Selengkapnya
Dieksekusi, 78 Pegawai KPK Serentak Minta Maaf Terlibat Pungli di Rutan

Dieksekusi, 78 Pegawai KPK Serentak Minta Maaf Terlibat Pungli di Rutan

Permintaan maaf tersebut dibacakan langsung oleh para pegawai yang dijatuhi sanksi berat oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Baca Selengkapnya
Kisah Pengusaha Percetakan di Jember Raup Omzet Rp400 Juta per Bulan, Rekrut Puluhan Tetangga jadi Karyawan Dadakan

Kisah Pengusaha Percetakan di Jember Raup Omzet Rp400 Juta per Bulan, Rekrut Puluhan Tetangga jadi Karyawan Dadakan

Ia kebanjiran pesanan berbagai alat peraga kampanye untuk Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya