Merdeka.com - Beberapa waktu lalu, pemerintahan Jokowi-JK mengeluarkan ide adanya kebijakan baru yaitu menyediakan dana stabilisasi harga Bahan Bakar Minyak (BBM) atau dikenal dengan istilah petroleum fund.

Dana ini akan digunakan untuk menekan kerugian Pertamina menjual Premium. Sebab, ada kalanya Pertamina dilarang menaikkan harga Premium saat harga minyak dunia mengalami kenaikan.

Ditemui usai menghadiri sidang bersama DPR dan DPD RI, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengaku rencana itu baru sebatas ide dan belum dimasukkan dalam draft RAPBN tahun depan.

"Belum sampai ke sana. Ide baru dilontarkan dan hitung-hitungan belum. Kita belum sampai kepada pembahasan," ujar Sudirman Said di gedung parlemen, Jakarta, Jumat (14/8).

Menteri Sudirman menuturkan, ide petroleum fund dinilai perlu dimasukan ke dalam UU supaya landasan hukumnya kuat. Namun sebelum itu perlu dilakukan pembicaraan untuk detailnya. "Idenya dulu. Konsepnya dulu. Sistemnya ditata, baru ngomongin angkanya," katanya.

Sebelumnya, Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan, meski Premium kini sudah tidak disubsidi, pemerintah tidak membiarkan Pertamina menaikkan harga seenaknya. Banyak faktor yang harus dipertimbangkan seperti sosial ekonomi. Selama ini saja, Pertamina mengaku mengalami kerugian Rp 12 triliun menjual Premium.

"Saya sudah tekankan berkali-kali akan dibentuk dana stabilisasi BBM. Niat suatu ketika harga (minyak dunia) turun, kelebihannya akan dijadikan kompensasi untuk menutup kerugian itu," ujarnya di Kantor Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jakarta Selatan, Selasa (28/7).

Sudirman menjelaskan, anggaran stabilisasi BBM ini tidak akan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana ini akan diambil dari kelebihan uang Pertamina dalam menjual Premium ketika harga minyak dunia turun.

"Kemungkinan harga akan kita evaluasi enam bulan sekali. Tapi keputusan mengenai final tidak hanya itu, akan saya lakukan bulan November atau Desember lah," tutupnya.