Penyaluran Terlambat Disebut Jadi Pemicu Penurunan Mutu 20.000 Ton Beras Bulog

Merdeka.com - Mantan Menteri Pertanian, Anton Apriyantono menilai penurunan mutu 20.000 ton beras milik Perum Bulog lebih disebabkan karena komoditas itu terlambat disalurkan ke masyarakat. Anton mengatakan, jika beras tersebut disalurkan segera untuk raskin, kebutuhan pascabencana, atau operasi pasar, maka tidak ada kendala penumpukan di gudang.

"Belum pernah terjadi seperti ini. Dulu seimbang antara yang masuk dengan yang keluar," kata Anton dikutip dari Antara, Jakarta, Minggu (8/12)

Dia mengatakan ketidakseimbangan beras yang masuk dan keluar bukan disebabkan oleh kelebihan suplai dari impor karena stok minimal cadangan beras pemerintah (CBP) harus ditetapkan sebanyak dua juta ton.

"Out-nya terlambat. Sekarang programnya seperti apa? Kenapa tidak disalurkan itu beras," ujar Anton, yang sekarang menjabat Ketua Dewan Kopi Nasional.

Sementara itu, pengamat pertanian Institut Pertanian Bogor Dwi Andreas Santosa menyebut bahwa kemungkinan manajemen kurang memadai terkait arus masuk dan keluar beras di gudang Bulog.

Kondisi itu yang menyebabkan Bulog hendak memusnahkan sebanyak 20.000 ton beras karena terlalu lama mengendap di gudang yaitu lebih dari setahun.

Dia menegaskan sangat wajar apabila terdapat komoditas pertanian yang mengalami penurunan mutu sehingga harus dilakukan pemusnahan karena setiap barang punya masa layak dengan jangka waktu tertentu.

Namun, menurut Dwi, pembuangan barang tersebut tidak boleh berjumlah lebih dari satu persen dari total barang yang dijual perusahaan. Jumlah pembuangan yang besar, tambah dia, menandakan sistem manajemen tidak efektif dan efisien.

Selain itu, kualitas beras yang masuk ke gudang Bulog juga perlu diperhatikan karena beras yang akan mengalami pembuangan lebih banyak berasal dari serapan dalam negeri.

"Pada Kementan sebelumnya, Bulog dipaksa beli gabah juga. Akhirnya dapat gabah dan beras yang kualitasnya tidak begitu bagus. Kalau kualitasnya tidak bagus, jangankan setahun, dua bulan sudah rusak," ujarnya.

Oleh karena itu, ia menilai Bulog tidak boleh menagih kerugian senilai Rp 160 miliar untuk memusnahkan 20.000 ton beras karena ini merupakan risiko yang seharusnya diperhitungkan sejak awal. "Dalam tata kelola pangan apapun kalau kita melakukan perdagangan pangan, disposal (pembuangan) itu masuk dalam risiko. Dalam mitigasi risiko, disposal harus sudah masuk dalam cost," ujar Dwi.

Bulog Minta Kemenkeu Alokasikan Anggaran

Sebelumnya, Perum Bulog meminta pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran kepada BUMN pangan tersebut untuk kebijakan pembuangan beras, yang mengalami penurunan mutu.

Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Tri Wahyudi Saleh menyebutkan setidaknya ada 20.000 ton dari CBP senilai Rp160 miliar dengan rata-rata harga pembelian Rp8.000 per kilogram, yang akan dimusnahkan.

Sebagian besar beras yang menumpuk ini merupakan beras untuk program bantuan sosial pada 2017 yang telah disimpan di sejumlah daerah, namun penyalurannya dibatalkan.

Salah Satu Gudang Bulog Terkena Banjir

Sekitar 20.000 ton stok cadangan beras pemerintah (CBP) Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) terancam busuk. Sebab, beras tersebut telah mendekam selama 4 bulan di gudang dan tak tersalurkan sehingga mengalami penurunan mutu dan terancam busuk bila terus dibiarkan.

Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Tri Wahyudi, mengungkapkan beberapa penyebab macetnya penyaluran beras tersebut sehingga mengalami penurunan mutu. Salah satunya adalah karena bencana alam.

"Banyak faktor, ada di satu daerah yang kena banjir, itu berpengaruh," kata dia, di Kantornya, Jakarta, Selasa (3/12).

Dia mengungkapkan, salah satu gudang Bulog terkena banjir sehingga merusak kualitas beras yang tersimpan di sana. Faktor kedua adalah adanya pengalihan program bantuan sosial (bansos) dari beras sejahtera (rastra), ke Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

"Tadi pengalihan dari rastra ke BPNT itu pengaruh juga. Kan dari 2,3 juta ton (penyaluran untuk bansos), sekarang jadi 300.000 ton, kan banyak. Dan beras itu kan barang mudah rusak. Coba taruh beras di rumah sebulan rusak tidak? Rusaklah. Apalagi BPNT dari 2017 untuk 45 kota, itu kan pengaruh ya, di antaranya," ungkapnya.

Faktor selanjutnya adalah kurangnya intensitas rapat koordinasi terbatas (rakortas) yang dipimpin Kementerian Koordinator Perekonomian sejak pergantian menteri baru. Sehingga, sampai saat ini Bulog belum menerima arahan dalam menyalurkan CBP.

"Belum (ada penugasan lagi), tanya Pak Menteri yang baru saja," ujarnya.

Kendati demikian dia menegaskan Bulog akan terus mengupayakan agar beras-beras yang mengalami penurunan mutu tersebut masih dapat dimanfaatkan dan tidak dimusnahkan. Salah satunya melalui jalur komersial perusahaan.

Hal itu bertujuan untuk menyeimbangkan kinerja keuangan Bulog yang juga harus menjalankan segmen penugasan atau public service obligation (PSO). "Tapi kita tidak berkecil hati, kita tetap jual komersial. Makanya tadi Pak Buwas menegaskan 2020 kita menguatkan komersial," tutupnya.