Merdeka.com - Kasus gagal bayar asuransi Jiwasraya hingga saat ini masih dibahas pemerintah. Masih dalam pembahasan, kasus ini ternyata juga merembet ke PT Bank KEB Hana Indonesia (Bank KEB Hana). Perbankan tersebut menegaskan telah menerapkan prinsip kehati-hatian atau prudential banking principle sesuai dengan aturan yang diterapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dijelaskan bahwa model kerja sama Bank KEB Hana dengan Jiwasraya merupakan model bisnis Kerja Sama Referensi Tidak Dalam Rangka Produk Bank. Segala sesuatu yang berkaitan dengan polis asuransi, nasabah Bank KEB Hana yang menjadi pemegang polis menjadi tanggung jawab Jiwasraya.

"Kami taat dan tunduk terhadap aturan OJK. Oleh karena itu, kami sebagai bank penjual produk JS Saving Plan milik Jiwasraya akan terus melindungi kepentingan dana masyarakat dengan membantu menjadi perantara bagi para nasabah pemegang polis dengan Jiwasraya," ujar Bank KEB Hana dalam keterangan dikutip merdeka.com di Jakarta.

Namun demikian, sebagai bank penjual produk JS Saving Plan milik Jiwasraya, Bank KEB Hana akan terus melindungi kepentingan dana masyarakat. Caranya dengan membantu menjadi perantara bagi para nasabah pemegang polis dengan Jiwasraya.

"Sebagai bank mitra pemberi rujukan produk bernama JS Saving Plan tersebut, Bank KEB Hana tidak akan tinggal diam dan tetap melakukan upaya terbaik bagi para nasabah."

Sampai saat ini belum ada informasi terkait batas waktu pembayaran dari Jiwasraya. Bank KEB Hana akan secara intensif memberikan informasi terkini kepada nasabah atas perkembangan yang terjadi.

Bank KEB Hana juga secara memohon maaf kepada seluruh nasabah terkait situasi yang tengah dihadapi saat ini. Untuk itu, perusahaan akan semaksimal mungkin untuk menyelesaikan permasalahan dan memberikan solusi terbaik kepada para nasabah pemegang polis.

"Sekali lagi kami tekankan bahwa tidak ada perintah dari OJK sebagaimana yang tersiar di media massa perihal kasus Jiwasraya, karena pada dasarnya apa yang kami lakukan hingga saat ini adalah sesuai dengan aturan yang sudah diterapkan OJK," tutupnya.

Berdasarkan surat Jiwasraya tanggal 10 Oktober 2018, perusahaan asuransi jiwa tertua di Indonesia tersebut tengah mengalami tekanan likuiditas. Perseroan menunda pembayaran klaim kepada nasabah produk asuransi yang dijual lewat bank mitra atau bancassurance, salah satunya adalah Bank KEB Hana.

Jokowi Ngaku Punya Cara Selamatkan Jiwasraya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri BUMN, Erick Tohir untuk menuntaskan persoalan yang dialami PT Asuransi Jiwasraya yang mengalami kesulitan likuiditas sehingga berpotensi gagal bayar.

"Mengenai masalah Jiwasraya, saya kira akan diselesaikan Menteri BUMN," kata Presiden Joko Widodo dikutip dari Antara, Senin (2/12).

Secara khusus, Presiden Jokowi telah memberitahu Menteri BUMN langkah-langkah untuk menyelesaikan persoalan yang menimpa perusahaan asuransi pelat merah tersebut.

Setelah itu, dia menugaskan Menteri BUMN melakukan eksekusi langkah tersebut di lapangan.

"Saya sudah berita tahu stepnya ini, ini, ini. Oke silakan," kata Presiden.

Namun dia tidak merinci secara detil langkah-langkah pasti yang dimintakannya untuk dilakukan oleh Menteri BUMN sebagai solusi bagi Jiwasraya.

Tunda Pembayaran Kewajiban Polis

Persoalan Jiwasraya mulai mengemuka pada Oktober 2018 saat ada laporan dari nasabah yang membuat perusahaan BUMN itu terpaksa menunda pembayaran kewajiban polis jatuh tempo.

Keterlambatan pembayaran polis jatuh tempo itu terdapat di produk bancassurance yang nilainya mencapai Rp802 miliar.

Tercatat ada tujuh bank yang memasarkan produk bancassurance yang diketahui bernama JS Proteksi Plan Jiwasraya meliputi PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN), Standard Chartered Bank, Bank KEB Hana Indonesia, Bank Victoria, Bank ANZ, Bank QNB Indonesia, dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI).