Merdeka.com - Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Subandi Sardjoko mengatakan peningkatan produksi rokok tidak ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

"Tidak ada rencana untuk meningkatkan produksi rokok, yang ada adalah rencana untuk menurunkan prevalensi merokok. Menurun prevalensi merokok dengan peningkatan produksi rokok tentu bertolak belakang," ujar Subandi seperti dilansir, Senin (30/5).

Subandi mengaku baru mengetahui ada peta jalan dari Kementerian Perindustrian untuk meningkatkan industri hasil tembakau. Menurut dia, Bappenas akan mengecek hal itu dan akan melakukan evaluasi apabila memang benar adanya.

Menurut Subandi, RPJMN 2015-2019 dan Nawa Cita pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla telah sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's). Salah satu tujuan SDG's adalah memastikan kehidupan yang sehat dan mempromosikan kesejahteraan untuk semua orang di segala usia.

"Salah satu yang direncanakan dalam RPJMN adalah penurunan prevalensi merokok usia 15 tahun ke atas dan pengendalian penyakit tidak menular yang disebabkan pola hidup yang tidak sehat serta asupan gizi yang kurang," kata dia.

Dia mengatakan Indonesia akan mendapatkan bonus demografi pada 2030, yaitu penduduk usia produktif lebih banyak daripada penduduk usia tidak produktif.

"Jangan sampai bonus demografi itu menjadi percuma bila penduduk di usia produktif tidak sehat," tegas dia.

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 63/M-IND/PER/8/2015 tentang Peta Jalan Produksi Industri Hasil Tembakau 2015-2020 menetapkan peningkatan produksi rokok mencapai 524,2 miliar batang pada 2020.

Peta jalan itu bertentangan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2013 tentang Peta Jalan Pengendalian Dampak Konsumsi Rokok Bagi Kesehatan yang menetapkan penurunan prevalensi merokok.

Peraturan Menteri Perindustrian tentang Peta Jalan Produksi Industri Hasil Tembakau itu telah digugat ke Mahkamah Agung (MA) oleh beberapa orang.