Merdeka.com - Komite Daging Sapi Jakarta Raya menuding Kementerian Pertanian berkali-kali melanggar janji untuk memasok sapi ke pasaran. Akibatnya, harga jual daging terus naik, sampai lebih dari Rp 100.000.

Ketua Umum KDS Sarman Simanjorang menagih janji Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Syukur Irwantoro yang November tahun lalu menyatakan akan memasok 5.000 ekor dari sentra daging Nusa Tenggara Timur.

"Saat jagal dan pedagang daging mogok tahun lalu, Direktur Jenderal Peternakan Kementan bilang siap mengirim sapi 5.000 ekor, kita cek, ternyata sapi-sapi itu milik 2.500 keluarga di NTT, bukan punya pemerintah. Siapa yang mau ngumpulin, siapa yang beli," ujarnya di Cikini, Jakarta Pusat, Senin (18/2).

Sarman heran mengapa Kementan berkali-kali mengklaim yakin bahwa produksi sapi nasional cukup untuk memenuhi konsumsi daging sapi se-Indonesia. Pengusaha daging telah memeriksa data Sensus Sapi 2011, dan hasilnya daging yang laik potong cuma 1,4 juta ekor.

"Setelah kita cek data sensus itu, ternyata cuma 31,8 persen sapi jantan dari 14,8 juta ekor sapi yang diklaim pemerintah, itupun sapi remaja masuk. Jadi bagi kami angka sensus sapi cuma cadangan bukan stok, karena bagi pengusaha stok ya berarti sapi itu ada di pasaran dan siap potong," ungkapnya.

KDS yang membawahi sembilan asosiasi rumah potong sampai pengolahan daging mendesak Kementan tidak lagi mengurusi tata niaga sapi impor. Setiap kali pengusaha mempertanyakan solusi supply-demand pada pejabat kementan, tidak pernah ada jawaban memuaskan.

Pemerintah malah mengusulkan swasembada sapi yang tidak konkret. Peternak sapi di Indonesia saat ini masih tradisional. Sapi yang dimiliki petani bukan untuk industri tapi sebagai tabungan selain hasil tani.

"Sekarang ini Kementan itu perlu dievaluasi baik untuk program swasembada dan soal pasokan daging, benar enggak sih sapi kita itu ada, kalau ada ya keluarkan (pasokan), jangan ada dusta di antara kita," tudingnya.