Merdeka.com - Sepanjang tahun ini, stabilitas ekonomi nasional tengah menghadapi cobaan. Makin lemahnya nilai tukar Rupiah yang kini mendekati angka Rp 12.000 per USD dan makin lebarnya defisit neraca pembayaran dan perdagangan, melengkapi perlambatan laju pertumbuhan ekonomi nasional.

Ketua umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi menyentil pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang tidak peka terhadap kondisi perekonomian nasional. Bahkan, dia menuding tidak ada keseriusan pemerintah mempertahankan pertumbuhan perekonomian.

"Tidak ada posisi mencari terobosan. Tidak ada kemampuan dan keinginan pemerintah untuk mempertahankan yang ada," ucap Sofjan di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (3/12).

Tahun depan, tantangan dalam perekonomian nasional lebih berat dibanding tahun ini. Terlebih, di tahun politik, pemerintah tidak akan fokus pada penyelamatan ekonomi. Tantangan dari eksternal, gejolak ekonomi dunia mulai berdampak nyata pada perekonomian nasional.

"Ketidakpastian pemilu, dalam negeri, luar negeri kita harus jauh lebih hati-hati. Kenaikan bunga sekarang saja kita sudah mulai agak susah, penurunan produksi sudah terjadi saya takut 2014 ini," katanya.

Penyelamatan ekonomi sangat tergantung kebijakan pemerintah. "Dalam 6 bulan ini, pemerintah politik ya sudah politik saja. Kita (swasta) dan BUMN bekerja saja tapi jangan diganggu. Pemerintah seharusnya memperbaiki supaya kita lebih optimis. Saat ini saja banyak masalah-masalah mineral, negosiasi-negosiasi mineral tidak selesai. Ini selesaikan biar kita kembali confident," tutupnya.

Pekan ini, pemerintah rencananya akan mengeluarkan paket kebijakan penyelamatan ekonomi jilid II. Paket kebijakan edisi kedua ini diharapkan mampu mengurangi guncangan perekonomian nasional.

Sebelumnya, ekonom dari Forum Ekonom Indonesia Aviliani memprediksi, paket kebijakan pemerintah tidak akan terlalu berpengaruh pada defisit neraca transaksi berjalan yang terus melebar. Belajar dari pengalaman paket kebijakan jilid I, poin-poin yang diutamakan dalam paket kebijakan sebelumnya dinilai kurang strategis.

"Kebijakan yang baru itu efektivitasnya akan berkurang karena impact terlalu kecil, karena mobil mewah atau barang mewah itu orang Indonesia makin mahal harganya makin dibeli, jadi tidak akan ada impact," ungkap Aviliani di Jakarta, Senin (2/12).