Pengusaha Menyayangkan Pencairan Subsidi Gaji Ditunda

Merdeka.com - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B Sukamdani mengkritisi keputusan pemerintah atas penundaan pencairan program Subsidi Gaji hingga akhir bulan ini. Padahal manfaat program ini dinilai dapat meningkatkan aspek permintaan oleh masyarakat yang kian menyusut.

"Sayang sekali kalau penyaluran program subsidi kerja ditunda. Padahal aspek demand kita kian menyusut. Sehingga diperlukan insentif ini (subsidi gaji) untuk meningkatkannya," jelas dia dalam webinar bersama LIPI, Rabu (26/8).

Dia mengatakan, penyaluran subsidi gaji seharusnya tidak mengalami penundaan. Mengingat saat ini penurunan permintaan oleh konsumen di pasar domestik sudah tidak dapat dibendung.

Terlebih lagi, banyak pekerja di sektor formal maupun informal yang harus menelan pil pahit selama pandemi berlangsung. Di antaranya terkena PHK, dirumahkan sampai dicutikan di luar tanggungan perusahaan (unpaid leave).

"Sehingga penyaluran insentif ini harus segera dilakukan untuk kebutuhan masyarakat. Pada intinya permintaan atau demand tercipta bila terjadi pergerakan dan aktivitas masyarakat," jelasnya.

Oleh karena itu, dia meminta pemerintah peka untuk merespon berbagai kondisi sulit yang tengah dialami warganya. Yakni dengan percepatan penyaluran subsidi gaji untuk mendongkrak tingkat permintaan.

"Bila masyarakat sudah yakin bahwa penanganan Covid-19 sudah Baik oleh pemerintah. Mereka yakin keselamatan dirinya akan terjamin," tutupnya.

Faktor Menyusutkan Jumlah Permintaan

Hariyadi menjelaskan, 5 faktor yang menyebabkan menyusutnya permintaan di masyarakat atau demand, di antaranya penanganan covid-19 yang tidak optimal. "Sehingga berakibat sampai hari ini cukup sulit untuk mengendalikan. Demand akan meningkat kembali apabila masyarakat sudah yakin penanganan covid-19 berjalan dengan baik dan yakin keselamatan dirinya terjamin," ujarnya.

Selain penanganan yang tidak optimal, penyerapan anggaran kesehatan yang rendah, cakupan testing covid-19 yang terbatas, kurangnya sosialisasi sistem aplikasi tracing Peduli Lindungi, data kasus covid-19 yang tidak akurat. Kemudian mahalnya biaya rapid test dan Polymerase Chain Reaction (PCR), serta ada kemungkinan penyalahgunaan dana covid-19.

"Kedua karena kita memilih Regulasi pembatasan aktivitas masyarakat PSBB sehingga ini juga mendorong menyusutnya demand tersebut," ujarnya.

Ketiga, dengan adanya pembatasan akan menurunkan daya beli masyarakat, di mana pekerja sektor formal terkena PHK, dirumahkan, dicutikan diluar tanggungan perusahaan. Keempat, munculnya kekhawatiran masyarakat terhadap penyebaran covid-19 yang terus meningkat, serta faktor yang kelima adalah perubahan perilaku masyarakat.

"Kelima faktor inilah yang menyebabkan demand menyusut secara drastis," tandasnya.

Reporter: Tira Santia

Sumber: Liputan6.com