Pengusaha mamin sayangkan SBY tak berani naikkan BBM subsidi
Merdeka.com - Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi S Lukman menyayangkan kebijakan presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang tidak berani menaikkan harga BBM subsidi.
Menurutnya, jika BBM subsidi tidak dinaikkan maka beban subsidi Pemerintah akan berlebih dan berdampak buruk pada perekonomian. "Suatu saat akan membahayakan daya beli konsumen. Kita setuju kalau subsidi itu dihapus, tapi dipakai untuk memperbaiki di infrastruktur," kata Adhi ketika ditemui di Hotel Pullman Central Park, Jakarta, Senin (22/9).
Jika harga BBM subsidi naik setidaknya efek buruk hanya akan terjadi jangka pendek meski akan membebankan ongkos industri. Namun jangka panjang, jika infrastruktur terbangun maka biaya logistik akan jauh lebih murah dibanding mempertahankan harga BBM seperti sekarang. "Lagi-lagi kita tagih komitmen Pemerintah untuk infrastruktur, itu yang paling penting," tegasnya.
Adhi mengaku setuju dengan rencana menaikkan BBM subsidi dengan dua tahap, yaitu di pemerintahan SBY dan Jokowi. Namun hingga sekarang belum ada sinyal dari SBY untuk menaikkan harga.
"Tapi ternyata pemerintahan SBY enggak mau kan. Jadi mau tidak mau harus ada kenaikan Rp 3.000 per November, itu salah satu jalan terbaik. Supaya tidak Kolaps ekonomi kita dan bisa memperbaiki infrastruktur," katanya.
(mdk/arr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ini tanggapan Menteri Trenggono soal penghapusan BBM subsidi untuk nelayan.
Baca SelengkapnyaRencana ini dibahas karena BBM oktan tinggi seperti Pertamax meyumbang polusi yang sedikit.
Baca SelengkapnyaTKN Prabowo-Gibran menilai penyesuaian subsidi energi bisa menjadi alternatif sebagai sumber pendanaan makan siang gratis.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
TKN Prabowo-Gibran menjelaskan isu pemangkasan subsidi BBM untuk makan siang gratis.
Baca SelengkapnyaLayanan ini sangat memiliki dampak yang positif karena adanya angkutan yang menjangkau daerah terdepan, terpencil, terluar dan perbatasan.
Baca SelengkapnyaPertamina siap menjalankan penugasan Pemerintah tersebut, dan melalui PT Pertamina Patra Niaga sebagai Subholding Commercial & Trading
Baca SelengkapnyaPemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaKenaikan pajak BBM non subsidi sebesar 10 persen untuk kendaraan pribadi, dan 50 persen untuk kendaraan umum dari kendaraan pribadi meninggalkan tiga catatan.
Baca SelengkapnyaPemerintah mengalokasikan secara total subsidi energi sebesar Rp444,2 triliun untuk tahun 2024.
Baca Selengkapnya