Merdeka.com - Pemerintah diminta mempermudah perizinan untuk mendukung peningkatan produksi minyak dan gas (migas) di dalam negeri. Sulitnya perizinan selama ini dituding sebagai 'biang kerok' lesunya produksi migas nasional.

‪Ketua Komite Eksplorasi Nasional Andang Bachtiar mengeluhkan tumpang tindih aturan antar kementerian/lembaga.

"Aturan pemerintah sering bertabrakan satu sama lain misalnya antara pajak dan ESDM (energi dan sumber daya mineral) harusnya izin itu satu yang pegang izin," kata Andang di Jakarta, Jumat (3/7).

Dia mengatakan, kondisi ini berbanding terbalik dengan yang diterapkan di Eropa. Karena itu kemudahan perizinan mutlak diperlukan untuk mendukung industri nasional.

"Kalau mau eksplorasi, jalan cepat harus kasih jalan oleh pemerintah, lakukan reformasi SKK Migas, ditambah orang ngurusin perizinan," jelasnya.

Efisiensi birokrasi jadi fokus para pelaku untuk mempermudah produksi migas. Apalagi kebutuhan tanah air semakin besar.

‪"Sedang kita bahas di komite energi, pajak, tanah, itu kan masalah pajak, ini sebenarnya urusan pemerintah, ini yang sulit, harusnya serahkan semua izin birokrasi ke satu pintu," jelasnya.