Merdeka.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan, saat ini Surat Keputusan Bersama (SKB) proyek pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Sarulla sudah dikeluarkan.

Pengembangan proyek ini akan dilakukan dalam waktu dekat. "SKB proyek pengembangan Sarulla telah selesai. Dan 1 Februari sudah bisa dimulai (pengembangan)," ujar Menteri ESDM Jero Wacik yang ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta Rabu (16/1).

Sebelumnya, Kementerian ESDM menyatakan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri terkait pengembangan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Sarulla hanya tinggal menunggu keputusan Dahlan Iskan dan Pertamina.

SKB Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri BUMN, dan Menteri Keuangan diperlukan untuk memperjelas kepemilikan aset di wilayah kerja panas bumi. Beberapa poin yang ada dalam SKB tersebut, aset negara di hulu panas bumi Sarulla dikelola oleh PT Pertamina (Persero), sementara aset hilir disesuaikan dengan isi kontrak dengan pengembang panas bumi.

Rencananya, SKB memberikan izin kepada pengembang untuk menjadikan aset sebagai jaminan pinjaman. Jangka waktu lamanya aset menjadi jaminan yaitu selama masa pendanaan.

PLTP Sarulla seharusnya digarap oleh SOL sejak 2007 lalu. Namun, hingga sekarang belum juga terealisasi karena konsorsium Sarulla tidak bisa menjaminkan aset untuk mendapatkan pinjaman. Padahal PLTP berkapasitas 330 megawatt ini seharusnya sudah mulai mengalirkan setrum sejak tahun lalu.

Saat ini kebutuhan daya pembangkit di wilayah itu sebesar 1.480 MW. Sementara beban puncaknya mencapai 1.200 MW. Padahal pertumbuhan permintaan listrik di sana menembus angka 10 persen. PLN dan SOL telah teken perjanjian jual beli listrik (power purchase agreement/PPA) dengan harga listrik USD 6,7 sen per kilowatt hour (kWh) dengan eskalasi 2 persen per tahun.

Awalnya, proyek PLTP Sarulla pada 1994 dikelola oleh Unicoal North Sumatera Geothermal. Namun, kemudian diambil alih PLN pada 2003 karena tidak ada kesepakatan harga dengan pihak Unicoal dengan membayar jaminan arbitrase sebesar USD 70 juta.

PLN kemudian melelang proyek ini dan akhirnya didapat oleh konsorsium SOL, yaitu Medco 37,5 persen, Kyushu Electric (Jepang) 25 persen, Itochu Corporation (Jepang) 25 persen, dan Ormat International Inc (AS) 12,5 persen.