Pengembang minta lahan sebelum terapkan hunian berimbang

Merdeka.com - Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch, Ali Tranghanda, mengatakan sebetulnya pengembang tidak berkeberatan dengan aturan hunian berimbang asalkan pemerintah membantu dalam penyediaan lahan.

"Pengembang kesulitannya mengenai tanah. Tapi kalau tanahnya disediakan pemerintah itu ada. Kemitraan, lahan, fisik, struktur, dan pembiayaan," ujarnya di Restoran Pulau Dua, Jakarta, Jumat (11/7).

Menurutnya, selama ini pemerintah dan pengembang saling lempar tanggung jawab soal kewajiban membangun rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Ini penyebab Indonesia masih kekurangan pasokan rumah sebanyak 15 juta unit.

"Kan aturan hunian berimbang sendiri salah satu tujuannya adalah untuk mengurangi backlog atau kurang pasok rumah tersebut," jelas dia.

Menurut Ali, saat ini pun janji pemerintah membangun 121.000 unit rumah rakyat malah dibebankan ke pengembang. "Pemerintah dalam hal ini belum siap untuk membangun rumah rakyat," ungkapnya.