Merdeka.com - Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Industri keuangan masih lemah. Pasalnya, penipuan investasi masih saja marak terjadi di Indonesia.

"Tadi pagi saya baca koran masih ada korban investasi bodong. Ini menjadi fokus OJK. Jadi perlu digali lebih tajam apa penyebabnya. Ini menjadi pengawasan OJK," ujar Kepala Ekonom Bank Negara Indonesia Ryan Kiryanto dalam seminar "Masa Depan Grup Keuangan Perbankan" di Jakarta, Senin (14/4).

Menurutnya, pengenaan pungutan kepada industri keuangan di Tanah Air harus dibarengi dengan peningkatan kualiatas pengawasan OJK. Jika kasus investasi bodong masih saja terjadi, pelaku industri keuangan bisa memertanyakan manfaat dari pungutan tersebut.

"Walaupun sebenarnya pelaku industri keuangan teriak kok dipungut, waktu bank diawasai Bank Indonesia tidak ada pungutan. Apa benefit atau manfaat atas pungutan itu?" katanya.

Dia menambahkan, OJK harus ketat mengawasi produk-produk keuangan. "Perlu diindentifikasi produk-produk mana yang potensial sehingga tidak merugikan nasabah."

Kepala Transisi Tahap II OJK Agus Siregar mengatakan beban pengawasan semakin bertambah setelah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Ketenagakerjaan terbentuk. Di sisi lain, OJK masih kekurangan sumber daya manusia.

"Dikarenakan banyak mandat untuk mengawasi beberapa keuangan maka akan banyak lowongan pekerjaan di OJK."